Status pengelola Keraton Surakarta ditargetkan terbentuk Agustus ini

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pasca kesepakatan damai keluarga usai Lebaran lalu, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat belum memiliki lembaga pengelola resmi. Janji pemerintah pusat untuk membentuk lembaga pengelola hingga akhir bulan ini belum terealisasi.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Harry Widianto berjanji segera melakukan rapat terpadu dipimpin oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas status kelembagaan pengelola keraton.

"Kita targetkan terbentuk pada Agustus ini. Ada tiga opsi status pengelolaan yang saat ini masih dikaji. Yakni unit pelaksana teknis (UPT), konsorsium atau badan pengelola. Kami akan rapat dulu 7 Agutus mendatang," ujar Harry, saat ditemui wartawan di ruang rapat Wali Kota Solo, Senin (31/8).

Orang lain juga bertanya?

Harry menambahkan, dalam rapat yang rencananya dipimpin oleh Wantimpres tersebut, akan berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Harry mengemukakan pembentukan lembaga pengelola mendesak, agar keraton bisa lebih berkomunikasi dengan masyarakat melalui pengelolaan bersama. Yakni terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota (Pemkot) Solo, dan berbagai stakeholders masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bidang Eksternal Satgas Panca Narendra Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan menyampaikan, pihaknya masih terus mengebut pembentukan lembaga Keraton. Namun ia juga belum tahu nanti bentuknya seperti apa.

"Yang jelas Sinuhun PB XIII punya visi seperti apa ke depannya, lalu lembaga itu akan menyesuaikannya. Keraton akan membentuk organisasi internal sebagai upaya untuk mendukung rencana pemerintah pusat membentuk lembaga pengelola Keraton. Diperlukan persamaan persepsi dari keluarga keraton dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan lembaga pengelolanya," tandasnya.

"Yang dibentuk pemerintah kan dari luar, dalam Keraton nanti namanya bebadan atau organisasi, perlu dibentuk juga,” imbuhnya.

Tedjowulan menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembentukan organisasi Keraton kepada Raja PB XIII Hangabehi. Namun ia berharap organisasi tersebut dibentuk sesuai fungsinya, yakni untuk membantu Raja PB XIII mewujudkan visi dan misinya ke depan.

(mdk/msh)