Sumpah Setya Novanto buat yakinkan tak terlibat korupsi e-KTP

Merdeka.com - Setengah mati Ketua DPR Setya Novanto menegaskan tidak pernah terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Novanto pun rela bersumpah.

"Seingat saya dan saya bersumpah tidak pernah bersama-sama membicarakan masalah e-KTP. Silakan tanya ke Nazar lagi, Saya juga enggak ngerti kok saya dikait kaitkan dan disebut-sebut Nazar saat itu," kata Setnov melalui pesan tertulisnya, Selasa (7/3).

Meski demikian, Setnov mengakui pernah ada pertemuan dengan fraksi-fraksi partai atau Komisi II DPR saat masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Namun, dia membantah pertemuan itu membahas bagi-bagi uang dari proyek e-KTP.

"Tidak pernah membicarakan masalah proyek e-KTP saat masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Saya kan waktu itu sebagai Ketua Fraksi sebagai Ketua Fraksi saya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang atau pendanaan," klaimnya.

Di rapat pleno fraksi partai Golkar, kata dia, pembahasan e-KTP berjalan positif. Sebagian besar anggota fraksi mendukung proyek e-KTP karena memiliki manfaat yang baik untuk seluruh warga negara.

"Jadi saat pleno di fraksi, saya sampaikan bahwa e-KTP kalau itu memang tujuannya baik untuk negara, apalagi ini kan merupakan online itu demi kepentingan negara," jelas Setnov.

"Karena itu menurut waktu disampaikan itu kan bisa mengakses apapun jadi adanya e-KTP itu kan bisa masuk ke paspor, bisa masuk ke KTP dan identitas orang-orang yang bermasalah misalnya, kalau ada masalah masalah yang berkaitan dengan terorisme, itu bisa langsung ketahuan," sambungnya.

Pun demikian, saat ditanya perihal belasan anggota DPR yang disebut-sebut mengembalikan dana proyek e-KTP. Novanto klaim tidak tahu menahu soal hal itu.

"Kalau itu saya betul-betul tidak mengetahui. Saya terus terang saja saya sampaikan kepada penyidik KPK juga bahwa karena saya tidak pernah menerima uang dan tidak pernah memberikan uang," pungkasnya.

Jika menengok ke belakang, program e-KTP senilai Rp 6 triliun nyatanya menuai kontroversi. Padahal, e-KTP digadang-gadang sebagai terobosan terkait penyimpanan data diri penduduk melalui sistem elektronik.

Fakta berkata lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya anggaran proyek pengadaan e-KTP yang dijadikan bahan bancakan pejabat serta anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat senilai Rp 2 triliun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan bakal ada guncangan politik karena terlibatnya sejumlah nama besar dalam korupsi pengadaan e-KTP.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus beberapa waktu lalu.

Deretan nama besar yang dimaksud Agus akan terungkap dalam persidangan. Di mana saat ini sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," beber Agus.

Keterlibatan Novanto sempat disinggung oleh terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin tahun 2013 silam. Kala itu, Novanto yang masih menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar dijuluki Nazaruddin sebagai Sinterklas yang hobi bagi-bagi hadiah.

"Khusus untuk Novanto, ini kan orang kebal hukum. Karena apa? Karena Sinterklas. Dimana-dimana kan (bagi-bagi duit)," ujar Nazaruddin usai diperiksa KPK, Jumat (15/11) tahun 2013 silam.

Karena itu, Nazaruddin takut, jika Setya tidak turut dijerat juga oleh KPK. "Takutnya nanti kejadian, ada macan di Hambalang. Ada yang nahan-nahan, supaya ga naik kan. Nah e-KTP ini luar biasa nahannya," ujarnya.

Nazaruddin masih menuding aktor utama dibalik proyek e-KTP adalah Anas Urbaningrum dan Setya.

"E-KTP aktor utamanya Mas Anas sama Setya Novanto. Terus dimana saja, staf dari Mendagri terima uang. Nah itu diatur semua disana. Itu semua sudah dikasih (keterangan ke KPK), secara jelas siapa menterinya, menterinya menerima dimana, sudah jelas semuanya soal e-KTP. Kita tinggal nunggu aja, tapi takutnya ada yang nahan-nahan aja," pungkasnya.