Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Surat panggilan polisi diambil pengacara, JR Saragih temui elite Demokrat di Jakarta

Surat panggilan polisi diambil pengacara, JR Saragih temui elite Demokrat di Jakarta Kuasa hukum JR Saragih ambil surat panggilan polisi. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut sudah memanggil bakal calon gubernur, Jopinus Ramli (JR) Saragih, untuk diperiksa sebagai tersangka penggunaan surat palsu, Senin (19/3) mendatang. Surat panggilan itu dijemput langsung salah seorang kuasa hukumnya ke Mapolda Sumut.

Kuasa hukum JR Saragih, Dingin Pakpahan, menjemput surat itu di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Jumat (16/3). Dia mengklaim langkah itu merupakan bentuk tindakan kooperatif kliennya sebagai warga negara yang taat hukum.

"Jadi yang bisa saya jelaskan adalah bahwa ini adalah tindakan koperatif kita, Pak JR Saragih dalam hal, menyikapi laporan laporan masyarakat ini. Jadi begitu ada komunikasi dengan pihak Polda ada panggilan ya kita jemput," ucap Dingin.

Orang lain juga bertanya?

Berdasarkan surat panggilan itu, JR Saragih akan diperiksa di Sentra Gakkumdu Sumut, kantor Bawaslu Sumut, Jalan H Adam Malik, Medan, Senin mendatang.

"Tadi kita baca (panggilan) untuk hari Senin, 19 Maret. Agendanya pemeriksaan," ucap Dingin.

Dia mengakui JR Saragih dan timnya terkejut dengan penetapan tersangka itu. Saat ini Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu dikabarkan tengah dipanggil ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan para pimpinan DPP Partai Demokrat.

"Hari ini yang saya tahu Pak JR dipanggil ke Jakarta untuk konsultasi dengan para pimpinan," sebut Dingin.

Seperti diberitakan, Tim Sentra Gakkumdu Sumut menetapkan JR Saragih sebagai tersangka pengguna dokumen palsu. Bupati Simalungun ini dijerat dengan Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto diduga telah dipalsukan pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA yang digunakan JR Saragih saat mendaftar ke KPU Sumut.

Penetapan status tersangka ini menambah masalah yang dihadapi JR Saragih. Sebelumnya, di hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (Sumut) tetap menyatakan Bupati Simalungun ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Gubernur Sumut. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Ganjar-Mahfud Minta Hadirkan Kapolri ke MK, Jenderal Sigit: Kalau Diundang Kita akan Hadir
Tim Ganjar-Mahfud Minta Hadirkan Kapolri ke MK, Jenderal Sigit: Kalau Diundang Kita akan Hadir

Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kata Ketua MK Soal Hadirkan Kapolri dan Kepala BIN, Usul Mendadak Kubu Ganjar-Prabowo
VIDEO: Kata Ketua MK Soal Hadirkan Kapolri dan Kepala BIN, Usul Mendadak Kubu Ganjar-Prabowo

Todung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.

Baca Selengkapnya
Minta Maaf, Bambang Pacul Kirim Sumanto Temui Gibran
Minta Maaf, Bambang Pacul Kirim Sumanto Temui Gibran

Akui keliru, DPD PDIP Jawa Tengah Kembali undang Gibran untuk acara tanggal 25 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tim Hukum Ganjar Blak blakan Soal Peluang Hadirkan Jenderal Polisi Ke MK
VIDEO: Tim Hukum Ganjar Blak blakan Soal Peluang Hadirkan Jenderal Polisi Ke MK

Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.

Baca Selengkapnya
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.

Baca Selengkapnya
Bongkar Peran Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba, PJ Gubernur Maluku Utara Bakal Bersaksi di Sidang Besok
Bongkar Peran Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba, PJ Gubernur Maluku Utara Bakal Bersaksi di Sidang Besok

Keterangan Pj Gubernur Malut dibutuhkan untuk membongkar peran dan perbuatan aktif Kasuba.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Janji Hasto Datangi KPK Kasus Harun Masiku Takut Kualat, Kan Didirikan Bu Mega
VIDEO: Janji Hasto Datangi KPK Kasus Harun Masiku Takut Kualat, Kan Didirikan Bu Mega

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak memandang pemanggilan oleh Polda Metro Jaya dan KPK sebagai tekanan ganda dari pihak tertentu.

Baca Selengkapnya
PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK
PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK

PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.

Baca Selengkapnya
Kapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa
Kapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa

"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.

Baca Selengkapnya
Polda Panggil lagi Aiman untuk Klarifikasi Kasus Dugaan Polisi Tidak Netral
Polda Panggil lagi Aiman untuk Klarifikasi Kasus Dugaan Polisi Tidak Netral

Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada Selasa (5/12) lusa pukul 09.00 WIB di Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya