Tingkatkan Pelayanan & Faskes, Bobby Nasution Segera Evaluasi Manajemen RS Pirngadi
Merdeka.com - Evaluasi dan koreksi besar akan segera dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap jajaran manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Hal itu dilakukan setelah menerima laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut bahwasannya telah terjadi maladministrasi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Maladministrasi yang terjadi karena belum terlaksananya kalibrasi tabung oksigen. Terungkap, kalibrasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2018.
"Ini menjadi koreksi besar bagi saya kepada manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Sebab, sejak awal sudah saya sampaikan kepada manajemen, bagaimana pelayanan medis yang diberikan di tengah pandemi Covid-19 harus mencerminkan yang lebih baik," kata Bobby Nasution usai menerima LAHP terkait dugaan RSUD Dr Pirngadi tidak memberikan pelayanan kepada pasien berupa pemberian bantuan tabung oksigen kosong hingga dinyatakan meninggal dunia di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang Medan, Jumat (12/6).
Dikatakan Bobby Nasution, pelayanan yang lebih baik itu meliputi sarana dan prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas alat-alat kesehatannya. Terkait itu, tegasnya, tolong anggaran yang dimiliki tidak terbuang percuma, sehingga apa yang menjadi kekurangan RSUD Dr Pirngadi harus dilihat.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Apa yang dibahas dalam kunjungan kerja ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
"Apabila kekurangannya di SDM, tolong anggaran difokuskan ke sana (pembenahan SDM). Begitu juga jika kelemahan itu ada pada alat-alat kesehatan, tolong anggarannya difokuskan ke sana. Yang rusak diganti, rusak ringan diperbaiki. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya agar segera dilakukan perbaikan," ungkapnya.
Akan tetapi, sesal Wali Kota, masih terdapat beberapa kejadian sehingga dirinya sampai dua kali dipanggil Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait kesehatan. Apalagi, imbuhnya, peristiwa yang terjadi kali ini sehingga merugikan masyarakat. "Ini tentunya menjadi teguran keras bagi manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Apalagi sudah ada LAHP dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Tentunya ini akan menjadi koreksi bagi Pemko Medan, " paparnya.
Selanjutnya, Bobby Nasution menegaskan, dalam rangka memperbaiki layanan di RSUD Dr Pirngadi, dirinya akan mengambil langkah apapun. Sebab, berdasarkan lima program prioritas utama, paling sering disebutkannya bagaimana pelayanan kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 harus lebih baik. "Hasil LAHP ini saya terima dan segera diperbaiki, sehingga lima program prioritas utama Pemko Medan dapat berjalan dengan baik," jelasnya
Dengan perbaikan yang akan dilakukan, Bobby Nasution ingin pelayanan medis yang diberikan harus baik dan luar biasa. Kemudian, dokter-dokternya harus memiliki kompetensi, alat-alat medisnya harus selalu dikontrol atau dikalibrasi dengan . Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan merasa puas dan benar-benar terlayani dengan baik.
©2021 Merdeka.comSelain pembenahan RSUD Dr Pirngadi Medan, Bobby Nasution di kesempatan itu, juga minta kepada Plt Kadis Kesehatan Kota Medan Syamsul Nasution yang turut mendampingi Wali Kota bersama Dirut RSUD Dr Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan agar benar-benar mengaktifkan peran kesehatan, tidak hanya pada masa pendemi Covid-19, tetapi setiap saat untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menjelaskan, berdasarkan LAHP ada beberapa poin penting yang harus dilakukan RSUD Dr Pirngadi maupun Pemkot Medan. Dikatakannya, Omudsman menemukan adanya maladministrasi dalam kasus meninggalnya salah seorang pasien.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, ternyata tidak pernah dilakukan kalibrasi terhadap regulator tabung oksigen yang digunakan sejak tahun 2018 sampai 2021 ini. Kalibrasi penting dilakukan dalam keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu kita menyampaikan kepada RSUD Dr Pirngadi dan Pemkot Medan untuk melakukan proses perbaikan ke depan," terang Abdyadi. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung Ombudsman Provinsi Sumsel dalam mengawasi layanan publik.
Baca SelengkapnyaJokowi kunjungan kerja ke RSUD Bob Bazar Lampung Selatan
Baca Selengkapnya"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca SelengkapnyaBobby menjanjikan dalam dua tahun akan memberikan akses kesehatan mudah bagi warga Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaWali Kota Medan Bobby Nasution melantik Taufik Ririansyah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan pada akhir 2021.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi saat peninjauan beraksi menjadi resepsionis yang memanggil pasien.
Baca SelengkapnyaSupervisi ini mencakup pemeriksaan dan peninjauan langsung di Klinik Polda Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli lahan Medan Club seharga Rp 457 miliar.
Baca SelengkapnyaSeorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan lantaran ketiadaan stok obat di RS itu.
Baca SelengkapnyaBagi pejabat yang baru dilantik, Fitriany meminta agar melakukan perubahan di tempat yang baru dan memberikan contoh loyalitas.
Baca SelengkapnyaSalah satu wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya di bidang kesehatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Padang Lawas, 15 Maret 2024.
Baca Selengkapnya