TNI tolak beri dokumen pemecatan Prabowo, KontraS mengadu ke KIP

Merdeka.com - KontraS mengadukan TNI ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memecat Letjen (Purn) TNI Prabowo Subianto. Hal ini lantaran KontraS merasa upaya penelusuran kasus tragedi 1998 terhalangi lantaran TNI tidak mau terbuka atas keputusan DKP.

"Kami minta informasi dokumen soal DKP yang akhirnya memecat Prabowo enggak dikasih," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar di kantor KIP, Jakarta, Kamis (8/1).

Haris mengatakan dokumen keputusan DKP sangat penting untuk mengungkap misteri di balik tragedi 1998. Dia mengaku pihaknya sempat beberapa kali mengirim surat ke TNI agar dokumen tersebut dapat diberikan, namun tetap saja gagal.

"Surat menyurat beberapa kali. Akhirnya kami bawa ke KIP supaya diurusi," kata dia.

Selanjutnya, terang Haris, proses advokasi terhadap korban hingga saat ini jalan di tempat. Ini lantaran terdapat beberapa pihak yang menutup diri, terutama TNI.

"Kami berharap mendapat dokumen langsung dari TNI, supaya proses advokasi dapat kembali dijalankan," kata dia.

Pengaduan KontraS ke KIP saat ini sudah masuk ke agenda persidangan pertama. Tetapi, KIP terpaksa harus menunda sidang lantaran pihak TNI sebagai teradu tidak memenuhi panggilan.

"TNI tidak datang, sehingga ditunda sampai tanggal 15 Januari 2015," ungkap dia.