Waketum Gerindra duga dana Meikarta mengalir ke kubu Jokowi-Ma'ruf

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menduga ada aliran dana dari proyek Meikarta untuk kampanye pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dugaan ini didasarkan pada posisi Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang pernah tergabung dalam Timses Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu, Ferry juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta CEO Lippo Group James T Riady.

"Jadi yang kami inginkan KPK periksa Luhut, dan James. Kedua orang itu diduga terlibat kebijakan koorporasi untuk menyuap. Serta tim kampanye nasional Jokowi-Ma'aruf Amin juga klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai timses. Sebab dugaan awal uang itu digunakan untuk dana kampanye," kata Ferry saat ditemui di sela-sela pembekalan caleg Gerindra di UTC, Semarang, Selasa (23/10).

Dia menyebut, peryataan Luhut saat topping off Meikarta selalu membela kelangsungan proyek bahwa perizinan Meikarta sudah beres.

"Luhut bicara masalah perizinan termasuk AMDAL sudah selesai. Dengan OTT KPK membantah apa yang disampaikan. Pernyataan Luhut itulah menjadi dasar konsumen untuk membayar, jumlahnya ribuan orang. Jadi dia hadir dianggap mempresentasikan pemerintah. Jadi, dia harus klarifikasi," ungkapnya.

Terkait perizinan Meikarta, Luhut Pandjaitan pernah mengatakan bahwa tidak memiliki masalah dengan perizinan. Hal itu, kata Luhut, disampaikan saat meresmikan mega proyek di Kabupaten Bekasi itu pada Oktober 2017 lalu.

Luhut berujar, banyak izin yang ia tidak tahu dalam proyek Meikarta ini. Namun pihak Meikarta mengatakan semua izin sudah beres.

"Kan banyak izin di sana yang saya tidak saya tahu. Pas saya tanya, (katanya) nggak ada masalah izin tadi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Ferry juga mencurigai program dana Kelurahan sarat nuansa politik. Sebab penggunaan dana kelurahan nantinya berpotensi menekan para kepala desa saat Pilpres berlangsung.

"Jelas mencurigakan dalam hal ini kepala desa atau lurah. Walaupun saya sangat senang mereka dapat dana. Tapi saya melihat mereka akan ditempatkan pada posisi yang susah," tuturnya.

Dia mengkhawatirkan pencairan dana kelurahan yang bertepatan dengan Pilpres 2019 membuat banyak pihak berpikir sebelah mata. Apalagi, waktu alokasi dananya terkesan diundur pemerintah.

"Tapi kok waktunya pencairan dana kelurahan seperti ini. Kebutuhannya kan dari kemarin berarti sengaja diundur-undur," ungkapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut dana kelurahan cair harus mendapat persetujuan DPR di tahun 2019. Hal itu untuk menghindari polemik, karena dianggap rawan bermuatan politik jika tanpa prosedur.

"Itu harus dikaji, sebab pencairan bertepatan dengan kampanye, dan diduga banyak pandangan masyarakat yang negatif," kata Jokowi.