Wali kota Padang Usulkan Nama Pjs Sekda ke Gubernur Sumbar
Merdeka.com - Wali kota Padang Hendri Septa mengusulkan satu nama untuk menduduki Pejabat Sementara (Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang yang dtinggalkan Amasrul. Pihaknya telah mengirimkan satu nama ke Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk ditetapkan menjadi Pjs Sekda Kota Padang. Pasalnya, jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang saat ini dipegang oleh Edi Hasymi telah berakhir.
"Sudah saya usulkan, menunggu surat Gubernur saja, saya serahkan semua pada kinerja pemerintah kota," kata Hendri Septa di Padang, Selasa (21/9).
Terkait nama yang diusulkan, Hendri Septa sendiri tidak menyebutkan siapa pengganti sementara dari jabatan yang ditinggalkan oleh Amasrul tersebut.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa Gubernur Sumatera pertama? PPKI pun menunjuk Teuku Muhammad Hasan, putra asal Sigli ini ditetapkan menjadi gubernur untuk memimpin wilayah Provinsi Sumatera yang ber-ibukota di Medan.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang memimpin pemerintahan PRRI di Padang? Salah satu tokoh dari Padang yang berkutat di bidang kemiliteran adalah Kolonel (Purn.) Ahmad Husein. Ia merupakan sosok di balik terbentuknya PRRI di Padang kala itu.
"Setelah diusulkan, dan disetujui (Gubernur), baru kita lakukan pelantikan," tutup Hendri.
Sebelumnya, Sekda Kota Padang dijabat oleh Amasrul. Namun pada bulan Agustus 2021 lalu, Wali kota Padang Hendri Septa menonaktifkan sementara Amasrul lantaran dinilai melanggar kedisiplinan ASN.
Tak lama setelah dinonaktifkan, tiba-tiba, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah melantik Amasrul menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumatera Barat bersamaan dengan delapan pejabat lainnya.
Kisruh terjadi saat Wali kota Padang mengatakan, bahwa Amasrul tidak meminta izin untuk diangkat menjadi Kepala Dinas PMD Sumbar tersebut.
Namun di sisi lain, Pemprov Sumbar mengklaim jika Amasrul telah melalui proses dan mendapatkan izin sesuai aturan yang berlaku.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil alias RK bakal maju di Pilgub Jakarta 2024. Namun belum diketahui nama pendampingnya.
Baca Selengkapnya"Emangnya Solok ini negara PKS apa. Ini negara ada aturannya," kata Epyardi
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaHasto menilai keputusan NasDem mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan di luar kebiasaan Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaPernyataan mundur itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 25 Juli 2024. Foto dokumen bermeterai Rp10.000 itu beredar luas di media sosial.
Baca SelengkapnyaBahkan, hal itu sudah disampaikan Surya Paloh kepada Anies secara langsung.
Baca SelengkapnyaSyaiku menyebut Anies tidak dapat memberikan SK dari partai lain hingga batas waktu yang telah ditentukan
Baca SelengkapnyaDPW PKB batal mengusung Anies maju di Jakarta. Akan tetapi, tidak ada kekecewaan atas batalnya pengusungan tersebut.
Baca SelengkapnyaMudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya