Wali Kota Se-Indonesia Beri Rekomendasi untuk Anies, Ganjar dan Prabowo, Ada Terkait IKN
Para wali kota yang tergabung dalam Apeksi telah menyerahkan rekomendasi kepada tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo.
Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) XVI Makassar telah berakhir. Sembilan puluh delapan wali kota se-Indonesia terbagi dalam enam komisariat wilayah (komwil) Apeksi telah menyerahkan aspirasinya, termasuk kepada tiga bakal calon presiden, yakni Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Wali Kota Se-Indonesia Beri Rekomendasi untuk Anies, Ganjar dan Prabowo, Ada Terkait IKN
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya menyampaikan ada tiga hal yang menjadi perhatian dari pelaksanaan rapat kerja tahun ini. Di antaranya APEKSI fokus mengawal otonomi daerah, merebut Indonesia Emas 2045 dengan melibatkan pemuda melalui event Youth City Changers, dan terakhir pembangunan di kota harus tetap berlanjut.
"Kami ingin memastikan meskipun ini di tahun politik tapi pembangunan tidak boleh terhenti, pembangunan harus terus lanjut dan berjalan. Kami ingin betul, kami punya harapan serta optimis pemilu 2024 berjalan dengan damai."
Bima Arya kepada para bakal capres.
Karena itu, pengurus APEKSI melalui rapat kerja memberikan panggung kepada seluruh kandidat yang digadang-gadang mengikuti kontestasi politik pemilihan presiden (Pilpres) 2024, mendatang. Mereka berharap hasil rekomendasi seluruh wali kota se-Indonesia dalam Rakernas APEKSI XVI di Kota Makassar menjadi pertimbangan bakal capres dalam menentukan kebijakan saat menjadi pemimpin Indonesia nantinya. "Kami ingin menyerahkan gagasan dari seluruh kota-kota di Indonesia, ini kami kirimkan ke Bapak Presiden Jokowi dan menteri terkait, tapi kami kirimkan juga kepada calon pemimpin negeri," tutupnya.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap melanjutkan pembangunan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Artinya, pembangunan berkelanjutan.
"Tentunya infrastruktur yang sudah dibangun Pak Presiden Jokowi mesti bisa dibereskan dan tuntaskan."
This is source
Diharapkan seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.
"PR besar kita adalah pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kehidupan dan kesempatan yang lebih baik," tutupnya.
Sementara Bacapres Anies Rasyid Baswedan mengatakan rekomendasi tersebut merupakan wali kota seluruh Indonesia yang memikirkan hal terbaik untuk pembangunan kota. Meski demikian, perlu pendekatan kolaboratif dan gotong-royong.
"Jadi yang disampaikan pada Apeksi tadi terkait dengan kota. Saya minta Apeksi untuk menyusun atas jawaban empat pertanyaan dari apa yang sudah terjadi sekarang. Apa yang hal perlu diteruskan dan ditingkatkan," ujarnya.
Kedua, melakukan koreksi dan perbaikan atas apa yang menjadi kekurangan. Ketiga, menghentikan program yang tidak efektif, dan terakhir membuat hal baru. "Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, maka itu unsurnya empat tadi, ada unsur kontinyu dengan upgrading ada unsur kebaruan yang disesuaikan dengan masalah yang ada di masyarakat," tegasnya.
Sekadar diketahui, Komwil I Apeksi memberikan 13 rekomendasi empat kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, isu yang diangkat di antaranya smart city, stunting, dana kelurahan, pengendalian inflasi dan ASN honorer. Sementara Komwil II Apeksi mengeluarkan 2 rekomendasi untuk dua kementerian dan lembaga. Selain itu, Komwil II Apeksi juga mengeluarkan rekomendasi internal. Komwil III Apeksi mengeluarkan empat rekomendasi untuk dua kementerian dan lembaga. Sementara isu yang diangkat terkait porsi dana bagi hasil dari provinsi dan penataan jabatan fungsional. Komwil IV Apeksi terbanyak mengeluarkan rekomendasi, yakni 54 poin untuk 4 kementerian. Isu rekomendasi terkait penambahan DAU untuk gaji P3K, peninjauan kembali gaji pensiunan kepala daerah. Sementara Komwil V terdapat 6 poin rekomendasi untuk empat kementerian dan lembaga. Komwil V juga mengangkat isu penataan Ibu Kota Negara (IKN) dan juga keunggulan kota sebagai keunikan. Komwil VI Apeksi menelurkan 19 poin rekomendasi untuk 4 kementerian. Isu yang diangkat yakni revisi biaya perjalanan dinas karena tidak adanya DAU yang dialokasikan dalam APBD.
