Wamen ATR/BPN Ungkap Pentingnya Sosok Pemimpin dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan negara hadir dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk kepastian hukum atas tanah rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni saat menjadi narasumber dalam acara Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth in Tenure Reform Processes yang diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC), Tenure Facility Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Koalisi Keadilan Tenurial.

Dia menyampaikan, perkembangan reforma agraria dengan mendorong terobosan percepatan redistribusi tanah dan pendaftaran tanah komunal dan ulayat.

Raja Juli menjelaskan proses penyelesaian konflik agraria yang dialami rakyat membutuhkan figure kepemimpinan yang persuasif dan berorientasi pada solusi untuk sebesar-besarnya kepentinngan rakyat.

“Konflik agraria yang dialami oleh masyarakat Desa Tambaksari di Pasuruan selama 100 tahun jika tidak dilakukan pemimpin yang punya komitmen kuat seperti Presiden Jokowi tidak akan pernah terwujud,” katanya, Rabu (31/5).

Selain redistibusi tanah, politikus PSI itu juga menjelaskan komitmen kuat itu juga terwujud dalam proses legalisasi asset yang dilakukan oleh pemerintah 8 (delapan) tahun terakhir.

“Saat Presiden Jokowi memimpin, jumlah bidang tanah yang tersertifikasi baru 40 juta bidang, tetapi perhari ini, telah mencapai 85 juta bida tanah. Jadi 8 tahun sekarang setara dengan 54 tahun pemerintah sebelumnya,” ungkap Raja Antoni.

Dia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN sebagai intisusi yang lebih untuk mewujudkan keadilan pertanahan masih memiliki banyak daftar tunggu di berbagai lokasi untuk dilakukan redistribusi tanah. Hal ini akan bisa dilakukan lebih cepat saat terjadi kolaborasi antara pemerintah dengan Gerakan Reforma Agraria.

“Ada problem yang tidak sederhana saat pelaksanaan reforma agraria itu dilakukan. Kami mengharapkan kolaborasi yang lebih erat dengan Gerakan Reforma Agraria dalam proses percepatan redistribusi tersebut,” tutupnya.