Waspadai Penipuan Bermodus Kenaikan Jabatan di Pemkab Kulon Progo
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah setempat untuk mewaspadai adanya aksi penipuan. Penipuan ini dilakukan dengan modus menjanjikan akan kenaikan pangkat atau menaikkan jabatan dalam struktural tertentu.
Aksi penipuan ini mencatut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulon Progo. Pelaku melakukan aksi dengan menghubungi beberapa pejabat di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kelautan
Kepala BKPP Kabupaten Kulon Progo Yuriyanti mengatakan, pengangkatan jabatan menggunakan merit sistem, yakni kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
-
Bagaimana Polri menerapkan merit system? 'Pak Kapolri ini benar-benar menerapkan merit system di tubuh kepolisian. Semua diseleksi berdasarkan kapasitas, dan semua diapresiasi berdasarkan capaian, bukan kedekatan. Bahkan kalau ada oknum yang melanggar pun sudah tidak kenal kata ampun, pasti langsung disikat habis. Ini yang selalu kita harapkan selama ini, Polri yang profesional dan dapat diandalkan,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Bagaimana cara PPPK direkrut di Sumut? PPPK: Rekrutmen PPPK dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi PPPK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan.
-
Siapa yang menetapkan kode etik KPPS? Kode Etik KPPS tercantum dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012.
-
Bagaimana cara menentukan gaji KPPS? Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 yang sesuai dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Badan Adhoc dibentuk.Badan Adhoc ini terdiri dari beberapa entitas, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
"Oleh karena itu kami imbau kepada seluruh ASN di Kulonp Progo untuk berhati-hati dan tidak percaya terhadap informasi-informasi yang sifatnya memungut uang atau mentransfer sejumlah uang, karena itu murni penipuan," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (30/9).
Dia mengungkapkan, BKPP Kulon Progo berkomitmen untuk memegang prinsip 'good dan clean governments' jadi benar-benar tidak ada pembebanan-pembebanan terhadap latar belakang struktural. Yuriyanti menekankan, terhadap telepon penipuan dengan menjanjikan orang akan diangkat atau dinaikkan jabatan itu jelas tidak benar dan bukan dari pihak BKPP, maupun dari TPK.
"Oleh karena itu, kami mengimbau ASN hati-hati untuk tidak mempercayai janji-janji dari penipu sehingga tidak menjadi korban penipuan, kemudian memberikan sesuatu yang diminta informasinya adalah uang, ini sangat tidak benar," ujarnya.
Salah satunya dialami Kepala Seksi Seni dan Film, Disbud Kulon Progo Gunawan Edi Nugroho mengaku menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari BKPP pada Jumat (27/9) pagi. Orang tersebut mengatasnamakan diri sebagai Kepala BKPP Kulon Pogo Yuriyanti. Pelaku menawarkan promosi kepada dirinya dari jabatannya sekarang menjadi Kepala Bagian.
"Kami ditawari jadi kabag, tapi syaratnya harus transfer uang dulu, alasannya dari pelaku uang ini buat anggaran pelantikan, dia mintanya Rp47 juta, tapi saya jawab cuma punya Rp5 juta," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi ini diberikan berkat penerapan sistem merit dalam pembinaan kepegawaian di lingkup pemerintahan yang semakin baik.
Baca SelengkapnyaMeritokrasi menjadi rujukan provinsi lain. Dibuktikan dengan anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari KASN.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca SelengkapnyaPelamar harus mengecek keaslian nomor telepon atau sms/whatsapp. Jangan merespons nomor yang tidak dikenal.
Baca SelengkapnyaSeorang pegawai Pemkab Bogor yang diperas oleh pegawai KPK gadungan inisial YS.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, prinsip keadilan tidak bisa diterapkan karena masih terdapat unsur budaya politik.
Baca Selengkapnyakepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198
Baca SelengkapnyaPihaknya menegaskan bahwa seluruh proses seleksi CPNS BPKP dilakukan dengan prinsip transparansi, integritas, dan tanpa pungutan biaya apapun.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaPihaknya mengingatkan untuk selalu memastikan keaslian surat dari BKN dengan scan QR yang ada pada surat BKN.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaPelamar CPNS dan PPPK diharapkan berhati-hati dengan berbagai modus penipuan.
Baca Selengkapnya