Wiranto sebut pemerintah tengah godok paket kebijakan hukum
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, menyusul paket kebijakan ekonomi, pemerintah akan segera meluncurkan paket kebijakan hukum. Hingga saat ini, masih ada beberapa instrumen yang dipersiapkan untuk menyempurnakan paket kebijakan hukum tersebut.
"Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum, tapi sekarang ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu kan sedang digarap sekarang," jelas Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9).
Wiranto menuturkan, penggodokan paket kebijakan hukum ini bermula ketika pemerintah menyadari bahwa degradasi hukum semakin menjadi. Hukum yang seharusnya menjadi solusi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kini mulai terabaikan.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Bagaimana Ganjar Pranowo akan memperbaiki hukum di Indonesia? Mulai dari, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembalikan khitah KPK yang bebas intervensi, hingga memastikan penempatan personil-personil penting dalam jabatan di bidang hukum tersaring.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa komitmen Ganjar Pranowo untuk hukum di Indonesia? 'Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres,' kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).
-
Kenapa hukum dibuat? Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, ketentraman sekaligus keamanan.
"Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum ya cukup prihatin ya," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Wiranto, hukum yang berlaku selama ini kini mulai ditunggangi sejumlah pihak. Dalam penggodokan paket kebijakan hukum, Wiranto memastikan akan menutup celah bagi aktor yang menunggangi hukum.
"Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan secara tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kota sasar, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih," terangnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.
Baca SelengkapnyaRakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerin
Baca Selengkapnya"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaHukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samuderanya. Maka kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jika samuderanya kering
Baca SelengkapnyaAturan itu tidak hanya Undang-Undang, tapi juga Peraturan Pemerintah, Perpres hingga peraturan menteri.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum.
Baca Selengkapnya"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, perubahan harus dilakukan karena negara ini adalah negara hukum
Baca SelengkapnyaPakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.
Baca Selengkapnya