2 Kepala daerah bantah Ahok soal mahar politik

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa ada mahar politik dalam pencalonan Pilgub DKI 2017 dibantah oleh dua kepala daerah terbaik, Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).

Kedua kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa isu soal mahar politik itu sama sekali tidak benar.

"Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah. Tapi mesin partai itu kan bergerak," kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3).

Orang lain juga bertanya?

"Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," imbuhnya.

"Enggak ada itu, saya enggak pernah itu diminta, coba tanya dari PAC atau ranting apakah ada yang pernah dapat uang dari aku, enggak ada," tegas penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 ini.

Risma mengatakan, kalau mau menang dalam pilkada, seorang calon harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDIP yang surveinya sudah 30 persen, kata dia, kalau mau menang, maka perlu menggandeng masyarakat.

"Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek," tantang wali kota ketiga terbaik dunia 2014 ini.

Oleh karena itu, Risma menilai asumsi Ahok bahwa ada mahar politik di PDIP sehingga calon inkumben itu memilih jalur independen, sama sekali tidak benar.

"Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya, supaya teman-teman meluruskan, masak ada minta mahar? Demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun," tandasnya.

Risma juga menjelaskan kenapa dia lebih memilih menerima diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur perseorangan atau independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya, dan sesuai fatsun agama, seseorang tidak boleh meminta jabatan.

"Nah kemudian kan ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen, berarti aku punya nafsu, untuk mendapatkan jabatan itu," ungkap Risma.

"Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDI Perjuangan, nah itu bagian dari amanat. Jadi bedanya di situ," tegasnya. (mdk/ary)