Agus-Sylvi paling banyak pelanggaran kampanye, ini kata Djarot
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat enggan komentari pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai bahwa pasangan no 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, paling banyak melakukan pelanggaran. Di mana pelanggaran tersebut pada pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh tim kampanye.
"Ya ditanya ke pasangan no 1 ya. Biar Bawaslu atau KPU (yang urus). Kalau ke kami tanyakan ke kami, itu kan no satu ya," ujar Djarot di Mall Puri Indah, Jakarta Barat, Minggu (4/12).
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no urut 1 yang paling banyak melakukan pelanggaran kampanye. Pelanggaran tersebut terdapat pada pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh tim kampanye.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
"Kita mencatat pasangan no urut 1 itu paling banyak melanggar. Pasangan no urut 3 itu kedua, dan pasangan no urut 2 itu yang ketiga," ujar Ketua Bawaslu Mimah Susanti, di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12).
Pelanggaran alat peraga yang dimaksud oleh Mimah terbagi dalam tiga poin, yakni pemasangan spanduk dukungan relawan yang tidak terdaftar di Bawaslu, lalu pemasangan yang tidak pada titik yang telah ditentukan. "Ketiga dipasangnya di ruang publik, kan harusnya meminta izin pada pemerintah daerah," ujarnya.
Menurut dia, pelanggaran tersebut telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). "Sudah kita sampaikan pelanggarannya," ujarnya.
"Selama dua periode (sebulan) pasangan no 1 total pelanggaran ada 120 pelanggaran. No 2 ada 50, dan no 3 ada 87 pelanggaran," sambungnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaAgus juga membocorkan bahwa setelah penetapan hasil Pemilu, pasti akan ada banyak perkara yang masuk di Kejaksaan
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud menghabiskan dana paling besar selama Pilpres. Disusul Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaKPU Jatim sudah membuat batas maksimal pengeluaran dana kampanye untuk Pilkada Jatim 2024 yakni sebesar Rp492.224.647.000.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI akan berkoordinasi hal ini dengan sentra Gakkumdu, mengingat perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaINFOGRAFIS: Jokowi, Ganjar, dan Prabowo, Siapa Paling Besar Habiskan Dana Kampanye di Pilpres?
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaPaslon 01 dan 03 Protes Prabowo-Gibran Menang di Bengkulu, Soroti Dugaan Bansos hingga Peran Pejabat
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya