Follow
Ahok sarankan warga bawa kartu keluarga saat nyoblos
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengharapkan pengawasan dalam pencoblosan putaran II Pilgub DKI Jakarta 2017 berjalan lancar. Untuk mengantisipasi kecurangan maka KPU DKI Jakarta harus memperketat aturan.
Menurut Ahok, walaupun telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebaiknya tetap membawa Kartu Keluarga. Harapannya warga luar Jakarta tidak memiliki hak suara tak dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. "Lebih baik pake KK lebih aman lah," katanya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/3).
Sementara itu, juru bicara tim pemenangan Basuki-Djarot, Ace Hasan Hasbi mengatakan, pada putaran pertama banyak sekali indikasi kecurangan menggunakan Suket. Sebab berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Cacatat Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, mereka hanya mengeluarkan 80 ribu Suket.
-
Bagaimana cara pengawas Pemilu memastikan kelancaran pemungutan suara? Pengawas pemilu harus memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di TPS. Ini termasuk memastikan bahwa petugas TPS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka harus memantau proses pendaftaran pemilih, memberikan bantuan kepada pemilih yang membutuhkan, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Kenapa Pemilu di Banyuwangi perlu kondusif? “Silaturahmi ini untuk bersinergi dengan anak muda utamanya para mahasiswa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menuju pemilu serentak,“ kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa yang bertugas mengawasi proses pencoblosan? Wewenang Pengawas TPS termasuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pemilih, mengawasi proses pencoblosan, mencatat dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di TPS kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta ikut serta dalam proses penghitungan suara di TPS.
"Tetapi hampir 240 ribu Suket yang ditemukan. Jadi ada kontradiksi, entah siapa yang mengeluarkan, untuk mengurangi potensi kecurangan dan juga masuknya pemilih yang bukan dari DKI Jakarta," ujar Ace.
Untuk itu, dia menyarankan, KPU DKI Jakarta untuk tetap mengharuskan warga yang tidak masuk dalam DPT, membawa Suket, elektronik KTP dan Kartu Keluarga. Tujuannya untuk mengantisipasi ada warga yang seharusnya tidak memiliki hak suara ikut andil saat pencoblosan pada 19 April 2017 mendatang.
"Maka sebaiknya untuk memperketat artinya tunjukan bukti otentik, selain disertai KTP juga KK. Sebagai bukti yang bersangkutan adalah penduduk DKI. Kita khawatir ada mobilisiasi pendukung dari luar DKI," tutupnya.
Ace menambahkan, rencananya tim pemenangan pasangan petahana ini akan bersurat agar dapat menerapkan syarat tersebut. Sebab, dia mengharapkan tidak adanya kecurangan dalam pesta demokrasi putaran II ini.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan berpesan kepada pendukung Pramono Anung-Rano Karno untuk tidak akan berdiam diri dan menjadi penonton di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pengecekan ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan pemungutan suara di rutan berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 paslon tersebut dianggap sebagai bentuk kekecewaan pendukung lantaran Anies Baswedan tak diusung.
Baca Selengkapnya
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya
KPU mengingatkan masyarakat untuk hadir ke TPS pada hari pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca Selengkapnya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hoaks yang berkembang di tengah masyarakat dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
Baca Selengkapnya
Anies menghadiri apel siaga kawal TPS untuk memberikan dukungan secara terbuka kepada pasangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Baca Selengkapnya
Anies meminta kepada seluruh relawan untuk menjaga dan mengawal proses penghitungan suara dan memastikan tidak ada intervensi ataupun ketidakjujuran.
Baca Selengkapnya