Follow
Angkat kaki dari rapat pleno, Ahok-Djarot kecewa berat sama KPU DKI
Merdeka.com - Tim sukses Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Fayakun Andriadi, menegaskan pihaknya kecewa dengan acara penetapan digelar KPU DKI tidak tepat waktu. Akibatnya Ahok-Djarot memilih angkat kaki (walk out) dari acara rapat pleno terbuka penetapan peserta Pilgub DKI Jakarta putaran II itu.
"Undangan jam 7, jam 7 kami datang maka yang keliru yang mengundang. Bahkan di undangan jam 6 didahului makan malam," kata Fayakun di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (4/3).
Fayakun mengaku juga sempat memprotes kepada pihak penyelenggara saat acara tak kunjung dimulai. Namun hingga pukul 8 malam mereka akhirnya memutuskan walk out.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Kapan putaran kedua Pilkada DKI 2017? Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan dua pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
"Acara jam 7 kita lengkap tapi enggak dimulai mulai kita kasih toleransi 7.15 enggak dimulai jam 8 makanya kita pamit. Yang keliru siapa? Yang undang siapa, semua undangan lengkap tapi belum dimulai," terang Fayakun.
Politisi partai Golkar ini sempat mengkritik KPU DKI Jakarta tak menghargai waktu. "Undangan jam 7, terus katanya mau live sama TV ya kita hargai. Ini bangsa apa kok enggak menghormati waktu, kita sesuai dengan undangan," pungkasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rekapitulasi ini berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
Aktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Saksi yang kesal, memilih keluar dari ruangan dan tidak melanjuti pemantauan hasil rekapitulasi dari KPU, pada Minggu (8/12)
Baca Selengkapnya
KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menggelar rapat pleno penetapan hasil pemilihan gubernur Jakarta 2024 di Hotel Sari Pacific pada Minggu (8/12)
Baca Selengkapnya
Komika menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Selengkapnya
Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca Selengkapnya
Setelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Arief Hidayat merasa dipermainkan pengacara dari PKB
Baca Selengkapnya
Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.
Baca Selengkapnya