Anies Basawedan Bicara Cawapres Ban Serep dan Kelanjutan IKN
Sebagai pemerintah, Anies mengaku harus mendengar banyak masukan, bukan diputuskan karena menyesuaikan selera sepihak.
Anies Basawedan Bicara Cawapres Ban Serep dan Kelanjutan IKN
Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku akan membagi tugas dengan wakilnya ketika menjadi presiden. Peran dan tugas wakilnya akan dibagi berdasarkan pengalaman.
"Saya melihat pembagian tugas itu sebaiknya dilakukan sesuai dengan bekal pengalaman, jaringan, yang dimiliki."
Bacapres Anies Baswedan
Merdeka.com
Maka pembagian tugas itu tidak dilakukan di awal. Tetapi mencocokan dengan siapa orang yang menjadi wakilnya. Sehingga tidak saling membebani.
Bagi Anies, mencari calon wakil presiden itu bukan seperti anak muda mencari pasangan. Tidak mengedepankan perasaan semata.
"Jadi ini bukan seperti mencari pasangan antar anak-anak muda yang kemudian banyak memasukkan faktor perasan, kalau sudah orang dewasa dan terkait pekerjaan, apalagi unsur kepentingan negara, maka yang diletakan dalam pondasi kerjasamanya itu adalah urusan publik urusan negara."
Anies Baswedan
Merdeka.com
Kelanjutan IKN
Anies Baswedan bicara kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai pemerintah, harus mendengar banyak masukan, bukan diputuskan karena menyesuaikan selera sepihak.
"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a,b, atau c, tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini"
Anies Baswedan
Ketika memimpin nanti, pentingnya untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan duduk bersama. Membahas kelanjutan proyek IKN tersebut tidak hanya dengan sudut pandang sendiri. Anies mengakui prosesnya akan panjang.
"Karena unsur ketiga tadi, ilmu, data, fakta jadi penentu dalam pengambilan keputusan," kata Anies
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, apabila secara objektif proyek IKN perlu dilanjutkan, maka berlanjut. Sebaliknya, jika data, fakta dan masukan para ahli berkata sebaliknya, tentunya tidak dilanjutkan. Anies menginginkan keputusan tersebut diambil bukan atas pertimbangan politik. "Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang objektif, let's proceed. Kalau tidak, jangan. Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik," ujarnya.
