Bicara Oposisi, Anies Jadikan Proyek IKN sebagai Contoh

Menurut Anies, Demokrasi yang baik adalah adanya oposisi yang sehat.

Bicara Oposisi, Anies Jadikan Proyek IKN sebagai Contoh

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menilai pentingnya oposisi dalam sistem demokrasi. Pasangan dari calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ini mencontohkan keputusan soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai contohnya.

"Sebagai contoh pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputusan mengenai omnibuslaw. Itu prosesnya meniadakan perdebatan, seakan-akan karena oposisinya kecil lalu dilewatin begitu saja," kata Anies di Jakarta, Jumat (22/12).

Menurut Anies, Demokrasi yang baik adalah adanya oposisi yang sehat. Seharusnya, dalam sistem demokrasi ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangan.

Anies lantas mencontohkan pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, dia diusung Partai Gerindra dan PKS.

"Kalau pengalaman saya seperti saya menjadi gubernur di DKI. Itu kita berada di posisi awalnya super minoritas. Karena hanya partai Gerindra dan PKS. Dalam perjalanannya kemudian bertambah tuh jadi gini, saya melihatnya oposisi itu saya melihatnya oposisi yang lebih besar dari pemerintah, kami tetep berharap berada di pemerintahan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa gol," terangnya.

Namun, lanjut Anies, harus tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya sehingga ada perdebatan yang berimbang.

Anies menilai, oposisi yang sehat itu bukan soal besar atau kecil, namun harus tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengambil posisi berdebat.

"Saya pernah alami di Jakarta, misalnya gini kita berencana menjual saham bir, saham di perusahaan bir. Kenapa kami mau menjual? Fungsi negara adalah melakukan pembangunan, salah satunya sehingga ketika dia memiliki program dan memiliki korporasi maka dia harus memiliki fungsi membangun. Jadi kalau pemerintah punya perusahaan konstruksi, pemerintah punya perusahaan untuk membangun jalan, membangun rumah itu masuk akal karena itu punya fungsi pembangunan," terangnya.

"Tapi kalau pemerintah memiliki perusahaan bir, Pak saya tanya, di mana letak pembangunannya di dalam perusahaan bir ini. Dananya itu kalau tidak salah tentu bergantung pada harga saham tapi saat itu sekitar Rp1,2 triliun," bebernya.

Anies melanjutkan, rencana tersebut lantas tidak terwujud karena anggota dewan tidak sependapat.

"Kita minta ke DPR, tapi karena di DPR kita tidak punya kekuatan, dan ketua DPR-nya itu dari partai yang berbeda yakni PDIP, akhirnya diblok terus dan tidak pernah akan bisa selesai. Dan kita tidak ingin juga situasi seperti itu," pungkasnya.