Bamsoet: Kalau larang kaos ganti presiden, harus larang juga dua periode
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan gerakan relawan di tahun politik mengkhawatirkan karena telah memecah masyarakat menjadi dua kubu, pendukung Jokowi dan non Jokowi. Karenanya, dia minta kepada penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum berlaku adil untuk melarang dua kubu membuat gerakan-gerakan jika sampai melakukan intimidasi.
"Kalau larang kaos ganti presiden, harus larang juga (pendukung) dua periode, supaya adil," ujar pria Bamsoet saat diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).
Bamsoet menyebutkan, seharusnya pendukung calon presiden saling menjagokan tokohnya. Dia mengecam pendukung yang saling serang, seperti yang terjadi ketika hari bebas kendaraan beberapa waktu silam.
-
Kenapa relawan Jokowi dukung Prabowo? “Kalo Jokowi mendukung Prabowo seandainya betul-betul mendukung Prabowo ya tentu akan diikuti oleh relawan-relawannya,“ Ujang Komarudin mengungkapkan, saat ini pun sudah ada beberapa relawan Jokowi yang pindah haluan untuk mendukung menteri pertahanan itu.
-
Kapan relawan Jokowi dukung Prabowo? Konferda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Sumatera Barat (Sumbar) memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Mengapa relawan mendukung Prabowo-Gibran? 'Atas nama tim pemenangan saya ucapkan terimakasih atas langkah yang sama dalam memenangkan calon yang paling tepat, calon yang berpeluang paling besar, yakni Prabowo-Gibran,' kata Gozali di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
"Makanya dari awal sebaiknya menjagokan pilihan kita harus dengan elegan tidak perlu menyerang lawan tapi pujilah jagoan kita dengan nama yang harum," ucapnya.
Politisi Golkar ini juga menyarankan kepada elite partai politik agar menahan nafsu politiknya. Dia menyarankan agar membuat statement yang membawa keteduhan. Hal tersebut agar meminimalisir perpecahan yang terjadi.
"Harus kembali kepada para elite politik harus lebih dewasa dalam berpolitik ini adalah yang rawan pilkada bulan Juni kemudian April kita adakan Pileg dan Pilpres sehingga mulai dari sikap maupun ucapan dari elite-elite politik tokoh bangsa harus dijaga. Buatlah statement-statement yang bawa keteduhan bagi bangsa," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaKaesang mengharapkan relawan yang belum bergabung dengan partai untuk merapat ke PSI.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan perpecahan. Mereka yang dulu loyal dan kompak, kini saling serang.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaSilaturahmi ke relawan pendukung Jokowi itu bukan inisiasi atau pesan dari sang ayah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaKaesang mengundang para relawan yang belum memiliki partai untuk bergabung dengan PSI.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaat bertemu relawan Jokowi, Kaesang memboyong pengurus PSI.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya