Bantah Hinca, NasDem tegaskan tak pakai Kejaksaan 'bajak' kader Demokrat

Merdeka.com - Ketua DPP NasDem Willy Aditya membantah pernyataan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang menduga pindahnya ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara GS Vicky Lumentut ke Partai NasDem karena persoalan hukum di Kejaksaan. Menurut Willy, perpindahan tokoh politik merupakan konsekuensi dari demokrasi.

"Perpindahan kader, tokoh politik merupakan konsekuensi logis dari demokrasi terbuka. Tokoh politik akan terus mencari tempat yang paling nyaman untuk memberikan kerja terbaiknya. Kader pindah itu dialami semua partai bukan hanya Demokrat jadi jangan terlalu lebai. NasDem juga mengalami hal sama, ada anggota DPRD dan pengurus kita yang pindah ke partai lainnya," kata Willy Aditya dalam keterangannya, Jumat (28/7).

Willy Aditya juga menyayangkan gaya komunikasi Andi Arief dan kader Demokrat lainnya di Twitter yang mengatakan perpindahan tersebut karena tekanan kasus hukum di Kejaksaan. Seolah NasDem menggunakan Jaksa Agung untuk kepentingan politik.

"Kita tidak pernah mencampuri persoalan hukum tokoh politik, di NasDem jika ada kader yang jadi tersangka kita minta mundur atau dipecat. Jadi kita juga tidak akan menerima orang-orang bermasalah karena itu bisa menjadi beban partai," ujar Willy Aditya

Willy Aditya juga menilai cuitan dan tudingan tersebut disebabkan Demokrat kalut, banyak kader yang tidak sejalan dengan DPP pada pemilu mendatang. Jadi persoalan ini ada di internal Demokrat sendiri dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat.

Sebelumnya, Secara mengejutkan, Wali Kota Manado, Vicky Lumentut memakai jaket NasDem. Rupanya, diam-diam ketua DPD Demokrat Manado itu memutuskan pindah ke Partai NasDem.

Hal tersebut pun membuat Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan terheran-heran. Sebab, dia baru saja bertemu Vicky dalam rapat konsolidasi Demokrat bersama ketua DPD seluruh Indonesia pada 17 September 2018 lalu.

"Sampai kemudian pada tanggal 27 September Vicky Lumentut berada di kantor DPP NasDem dan hampir dipastikan masuk ke NasDem," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (28/9).

Hinca bercerita, dua hari yang lalu, sebelum terjadinya peristiwa ini, Demokrat telah mendengar adanya permasalahan hukum yang terkait dengan Vicky. Demokrat mendapatkan informasi bahwa Vicky mendapatkan panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada 24 Agustus lalu.

Kemudian, lanjut Hinca, Vicky kembali mendapatkan panggilan kedua dari Kejaksaan Agung tanggal 24 September dan diagendakan akan diperiksa kembali pada 2Oktober sebagai saksi.

Vicky diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Hinca telah berusaha berkomunikasi dengan Vicky untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi sama sekali tidak berhasil.

"Dengan penjelasan di atas, maka patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke NasDem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya," tambah Hinca.

"Dari kronologi tersebut patut diduga pula, Vicky sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," tambah Hinca.