Batas politik identitas dan kewilayahan makin cair di Pilgub Jatim
Merdeka.com - Batas politik identitas dan kewilayahan di Jawa Timur dinilai semakin mencair, sehingga peta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di provinsi tersebut bakal sangat berbeda dibanding 5-10 tahun silam. Direktur The Initiative Institute, Airlangga Pribadi PhD mengatakan, survei yang dilakukan pihaknya menghasilkan temuan bahwa beberapa pola politik lama telah mencair, seperti dikotomi santri dan nasionalis.
"Ternyata cukup banyak pemilih santri yang menjatuhkan preferensi politiknya ke PDIP, Gerindra, dan partai nasionalis lainnya. Demikian pula sebaliknya, basis nasionalis banyak yang berlabuh ke PKB, PPP, atau PAN yang mewakili politik Islam," ujar Airlangga.
Perubahan pola itu berimbas ke preferensi politik terhadap kandidat cagub maupun cawagub Jatim, di mana publik lebih menekankan aspek pengenalan dan kinerja ketimbang politik identitas.
-
Apa itu Politik Identitas? Politik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang mencirikan identitas sosial mereka.
-
Kenapa Politik Identitas muncul? Konsep ini berasal dari kebutuhan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam masyarakat.
-
Bagaimana Politik Identitas digunakan? Dalam masyarakat, politik identitas digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak yang seringkali tidak terpenuhi, seperti hak-hak politik, ekonomi, dan kebudayaan.
-
Kenapa Paskibraka Banyuwangi harus semangat nasionalisme? Ipuk berpesan agar semangat nasionalisme, patriotisme, dan jiwa kepemimpinan yang terbentuk selama masa penempaan tidak hanya berhenti pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI, namun harus terus diimplementasikan dalam kehidupan.
-
Siapa yang menggunakan Politik Identitas? Sebagai contoh, kelompok etnis atau agama dapat bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau untuk menentang diskriminasi yang mungkin mereka alami.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
"Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Mensos Khofifah, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang notabene berlatar santri ternyata banyak dipilih segmen nasionalis. Sedangkan Bu Risma yang mewakili nasionalis cukup diminati santri dan kalangan politik Islam," kata dia.
Menurut Airlangga, mencairnya dikotomi politik identitas itu antara lain didorong masifnya penguatan wacana nasionalisme dan kebangsaan yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir ini. "Dikotomi menipis karena santri juga cinta tanah air, dan nasionalis di Indonesia ini hampir seluruhnya didasari unsur religi dan keyakinan," papar Airlangga.
Batas geografis politik antara wilayah 'Tapal Kuda' (Jatim bagian timur dan Madura), 'Mataraman' (Jatim bagian barat), dan 'Arek' (Surabaya sekitarnya serta Malang Raya) pun dinilai sudah mencair. Artinya, orang memilih tak lagi berdasarkan latar belakang wilayah.
"Sekarang borderless. Itu terbukti, Gus Ipul yang merupakan representasi Tapal Kuda ternyata kuat di Mataraman. Lalu Azwar Anas ternyata dapat nilai tinggi di Gresik, Madiun, Mojokerto, Kediri, dan Malang. Bu Risma yang wilayah Arek tinggi di Tapal Kuda dan Madura. Demikian pula Bu Khofifah merata hampir di seluruh wilayah," ujarnya.
Menurut dia, penetrasi media, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola berpikir warga membuat batas-batas politik identitas dan kewilayahan semakin terkikis. "Masyarakat sekarang sudah beda dengan 5-10 tahun lalu. Ini harus dibaca para elite politik jika tak ingin salah langkah. Sekaligus ini positif karena yang dipertarungkan nanti program dan kinerja, bukan politik identitas dan kewilayahan," ujar dosen Fisip Universitas Airlangga itu.
Survei terbaru The Initiative Institute sendiri masih didominasi empat nama, yaitu Gus Ipul, Khofifah, Risma, dan Azwar Anas. Untuk popularitas, Khofifah berada di level 91,10 persen, Gus Ipul 88,40 persen, Risma 68,10 persen, dan Azwar Anas 14,80 persen.
Dari sisi elektabilitas cagub, Gus Ipul mendapatkan 44,6 persen, Khofifah 37,3 persen, Risma 18,1 persen, dan Anas 4,4 persen. Sedangkan elektabilitas cawagub, posisi tertinggi Anas sebesar 34,35 persen, lalu Musyaffa Noer dan Budi Sulistyo masing-masing 19 persen.
"Untuk cagub, jarak antara nomor satu dan dua hanya satu digit. Sedangkan di posisi cawagub, marjinnya cukup tebal, sampai tembus dua digit. Artinya, pertarungan cagub bakal sangat ketat, dan variabel cawagub cukup menentukan pemenang Pilgub Jatim mendatang," jelas Airlangga.
Survei digelar 15-30 Juni 2017 di 114 desa/kelurahan di 38 kabupaten/kota se-Jatim dengan responden 1140 orang pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3,2 persen. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaDengan mengangkat tema ini, bangsa Indonesia menggarisbawahi komitmennya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.
Baca SelengkapnyaIntegrasi nasional penting dibangun di setiap negara.
Baca SelengkapnyaJargon ini menggarisbawahi aspirasi bangsa untuk memasuki era baru dengan semangat pembaruan dan kemajuan.
Baca SelengkapnyaAria Bima mengajak masyarakat untuk membuka sekat-sekat perbedaan yang terjadi saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus mengetahui profil para kandidat serta menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaBrigjen TNI Antoninho jelaskan perintah Kasad dalam membentuk program Bimkom.
Baca SelengkapnyaSalam lintas agama merupakan salah satu upaya berkesinambungan merawat kemajemukan dimiliki Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolitik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu.
Baca SelengkapnyaIkrar Merajut Keberagaman yang digelar JBMI hari ini, merupakan salah satu ikhtiar untuk merawat keragaman dan menjaga nilai-nilai luhur.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengaku mendapatkan intimidasi dan tekanan politik saat 2017 dan 2019.
Baca Selengkapnya