Bawaslu: Masyarakat jangan parno dengan pilkada serentak
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir apalagi takut dengan potensi konflik yang akan terjadi saat pilkada serentak dilaksanakan akhir tahun ini.
"Masyarakat jangan parno (paranoid) melihat bahwa pilkada serentak terkesan menakutkan," ujar anggota Bawaslu Nasrullah, dalam diskusi 'Pilkada Serentak dalam Bayang-bayang Konflik' di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/4).
Sementara, Direktur Institut Titian Perdamaian, Muhammad Miqdad, mengungkapkan bahwa pilkada bukanlah satu-satunya faktor penentu konflik yang ada di Indonesia. Faktor penyebab konflik pada pilkada itu sendiri adalah karena minimnya pengetahuan politik, adanya dinasti, dan kecurangan yang sistematis.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Selain itu, independensi lembaga penyelenggara, kesiapan daerah, terutama potensial konflik maupun pascakonflik komunal juga memengaruhi," papar Miqdad.
Dalam kesempatan itu, Nasrullah juga mengharapkan pemerintah daerah bisa mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak.
"Sarannya kalau KPU daerah belum punya duit cash, pemerintah daerah harus peka untuk memfasilitasi," ujarnya.
Nasrullah menerangkan bantuan tersebut dapat berupa dana sosialisasi atau fasilitas untuk mengadakan fit and proper tes bagi calon. Tidak hanya itu, dia juga mengharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi juga dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga anggaran.
"Sadar atau tidak, peran pemerintah daerah adalah sebagai user. Pemerintah daerah diharap dapat memberi semangat dekonsentrasi kepada penyelenggara," lanjut Nasrullah.
Bantuan-bantuan tersebut diupayakan mengingat masih banyak penyelenggara di tingkatan daerah yang masih belum siap untuk melaksanakan pilkada serentak.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepolisian melakukan sosialisasi Pilkada damai ke kelompok tani yang ada di Bangkinang, Kabupaten Kampar.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengajak masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada serentak berlangsung.
Baca SelengkapnyaPDIP menyinggung Pilpres 2024. Saat itu, kata PDIP, aparat bekerja untuk calon tertentu.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaBawaslu berjanji menegakkan aturan sesuai perundang-undangan bila ditemukan pelanggaran Pemilu.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaKompol Darmawan, dalam paparannya, menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta untuk bijak dalam menyaring informasi untuk menghindari provokasi.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca SelengkapnyaAda juga Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya