Belum ada usulan ganti Ical dari Ketua Dewan Pembina Golkar di Munaslub

Merdeka.com - Agenda Munaslub Partai Golkar hari ini, Selasa (19/12), mendengarkan pandangan umum dari perwakilan DPD se-Indonesia. Rapat berlangsung tertutup untuk media. Dalam agenda itu belum ada yang menyuarakan dan membahas pergantian Dewan Pembina Partai Golkar yang dijabar Aburizal Bakrie (Ical) setelah Ketua Umum dipilih aklamasi.

"Belum ada yang menyampaikan itu dalam pandangan umum," kata politisi Golkar, Yorrys Raweyai, Selasa (19/12) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.

Jika muncul wacana perombakan Dewan Pembina, maka harus ada persamaan persepsi dimana kedaulatan penggantian itu ada di tingkat satu dan dua partai termasuk ormas sayap partai. Berbagai pandangan umum yang disampaikan DPD akan menjadi dasar bagi DPP dalam mengambil sikap.

Terkait periodesasi Ketum Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar, apakah 1,5 tahun atau lima tahun, Yorrys mengatakan, masih ada perdebatan dari perserta munaslub termasuk juga soal perombakan kepengurusan. Berdasarkan AD/ART, munas atau munaslub bertujuan untuk memilih ketum kemudian menetapkan formatur.

"Kemudian formatur bekerja untuk mengurus kepengurusan kemudian dalam itu ada struktur dan ada lembaga di atas struktur yaitu pakar kehormatan dan pembina. Itu belum bisa kita sampaikan sekarang karena nanti bagaimana kebijakan dari ketum terpilih," jelasnya.

Pandangan umum DPD telah bulat memberikan dukungan pada Airlangga Hartarto sebagai Ketum. Setelah diberikan kepercayaan, Airlangga selanjutnya akan dilantik dan harus segera bekerja sesuai visi misi yang telah dipaparkan yaitu mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai yang identik dengan warna kuning ini.

Jika nanti ada perombakan kepengurusan, maka pengurus baru harus bersih dari stigma yang selama ini menerpa Golkar sehingga mengakibatkan elektabilitas turun drastis. "Kita harus bersih dan dalam kepengurusan harus mencerminkan itu," ujarnya.

Setelah nantinya ada kepengurusan baru, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Ketum ialah konsolidasi demi mencapai tujuan pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. "Di situ cermin konfigurasi dilakukan Ketum nanti. Kalau masih mencerminkan status quo yah publik yang akan menilai. Tapi biarlah ini berproses secara demokrasi," ujarnya.

Namua ia menambahkan, revitalisasi kepengurusan tetap merupakan hak prerogatif ketum. Termasuk memilih Sekjen, Korbid, dan lainnya.