Benarkah Anies Baswedan Dijegal dan Koalisi Perubahan Digembosi?
Langkah Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 dikabarkan tengah diganggu.
Langkah Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 dikabarkan tengah diganggu. Koalisi Perubahan dikabarkan sedang 'digoyang'.
Isu Anies Dijegal dan Koalisi Digembosi
Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan, Sudirman Said membeberkan sejumlah upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan dan penggembosan parpol koalisi perubahan. Operasi itu terus terjadi hingga saat ini.
"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju,"
Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan, Sudirman Said
@merdeka.com
Soal bentuk operasi yang membidik Anies, salah satunya dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies.
Sementara operasi terhadap partai koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai Demokrat ikut 'dikerjai' dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko yang berkali-kali digagalkan hukum.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono ingin Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera menetapkan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan
Terlebih kini muncul isu adanya upaya penggembosan pencapresan Anies.
Lain lagi dengan PKS. PKS digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu.
PKS Dijanjikan logistik politik sampai jabatan di pemerintahan.
Sejumlah pejabat silih berganti mendatangi elite PKS. Sebab, jika PKS dari koalisi, maka Anies otomatis gagal mendapatkan tiket maju Capres.
"Jadi memang Pak Anies maupun partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa,"
Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan, Sudirman Said
Anies bereaksi atas isu penjegalan terhadap dirinya. Dia merasa heran ada yang ingin menjegal. Padahal, Anies hanya berada di nomor tiga dalam setiap survei.
"Ada yang tanya Pak Anies banyak yang jegal-jegal. Mungkin yang jegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya. Kalau di survei nomor tiga kenapa harus dijegal? Mungkin yang jegal-jegal itu dia tahu hasil asli surveinya,"
Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan
Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto angkat bicara. Dia heran dengan isu penjegalan. Bambang Pacul justru menyindir Anies.
Menurutnya, itu bisa dijelaskan dengan teori komunikasi. Bahwa orang yang punya persepsi, disesuaikan dengan keinginannya. Orang ingin mendengar apa yang ingin didengar.
Menko Polhukam, Mahfud MD, memastikan pemerintah tak akan menjegal siapapun yang ingin meramaikan Pilpres 2024 nanti. Termasuk pada Anies.
"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri,"
Menko Polhukam Mafud MD
@merdeka.com
Mahfud menegaskan, yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil. Sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih.
- Air Mata Sri Mulyani di Rapat Terakhir DPR: Setiap Orang Ada Peran dan Masanya
- 10 Cara Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak, Orang Tua Wajib Tahu
- Mantan TKW Asal Blitar Sukses Jual Telur Asin hingga Bisa Bangun Rumah dan Beli Mobil, Ini Kisah di Baliknya
- Dagu Lebih Ramping, Wajah Lebih Tirus: Cara Ampuh Menghilangkan Double Chin
- Ternyata Ini Pemicu 21 Kali Gempa di Bandung Barat hingga Garut Rabu Pagi
Berita Terpopuler
-
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024 -
VIDEO: Tegas! Jokowi Respons Carut Marut PON 2024 "Tiap Event Besar Pasti Ada Koreksi"
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Kaesang Klarifikasi ke KPK, Jokowi: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum
merdeka.com 18 Sep 2024