BRIN: Golkar Tunjukkan Perannya Kumpulkan Parpol Dukung Sistem Pemilu Coblos Caleg

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginisiasi pertemuan 8 parpol untuk menolak sistem pemilu coblos parpol atau proporsional tertutup. Golkar ingin sistem pemilu tetap menggunakan coblos Caleg alias proporsional terbuka.

Peneliti Utama BRIN, R Siti Zuhro memuji langkah Golkar yang memimpin gerakan penolakan proporsional tertutup yang disuarakan oleh PDIP. Menurut dia, esensi pemilu adalah kompetisi dan kontestasi.

"Apa yang dikompetisikan adalah visi, misi dan program. Kualitas partai-partai lah yang harus dikompetisikan agar pemilu berkorelasi positif terhadap kualitas pemerintahan. Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman menunjukkan perannya dengan menggalang partai-partai yang ada di DPR untuk berkumpul dan memiliki perspektif yang sama dalam mendukung sistem proporsional terbuka," ujar Siti saat dihubungi merdeka.com, Selasa (10/1).

Seperti diketahui, Golkar bersama PKB, Demokrat, NasDem, PAN, PPP dan PKS menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa pekan lalu. Gerindra berhalangan hadir. Namun, mereka sepakat menolak proporsional tertutup.

Siti mengatakan, inisiatif Golkar tersebut perlu diapresiasi oleh partai-patai dan publik luas. Karena interupsi terhadap tahapan pemilu akan merepotkan dan membingungkan dan bisa memunculkan silang sengkarut.

"Harus dibedakan antara dukungan terhadap pemerintah dan partai-partai yang memikirkan nasibnya dalam pemilu legislatif 2024. Ketika usulan tertutup dinilai mengancam 8 partai, maka mereka menolaknya secara bersama," tegas Siti.

Siti menilai, ada plus minus dari sistem proporsional tertutup atau coblos parpol. Sebab kewenangan partai akan sangat besar dalam sistem tertutup. Misalnya menentukan anggota DPRD dan DPR. Bukan lagi rakyat seperti proporsional terbuka.

Di sisi lain, hak otonom kader tidak besar. Oleh sebab itu, Siti menilai, 8 partai ini sudah siap dengan sistem proporsional terbuka.

"Jadi kalau sekonyong-konyong diubah pastinya berat bagi 8 parpol," imbuhnya.

Siti menambahkan, PDIP memilih proporsional tertutup dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, menghindari dampak negatif seperti vote buying atau politik uang.

"Otoritas parpol yang bisa tergerus dengan model terbuka. Kultur politik internal PDIP bisa jadi lebih kompatibel dengan sistem proporsional tertutup," katanya.

Tujuan Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkap alasannya menjadi inisiator kumpulkan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Karena, ia ingin menciptakan keteduhan dan kondusifitas jelang Pemilu 2024 nanti.

"Karena kita ingin, di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta kalau komunikasi antar partai politik," kata Airlangga usai acara pertemuan delapan partai politik di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Menurutnya, walau dari kedelapan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusifitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.

"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," jelasnya.

Sebab, Airlangga menilai jika kepentingan untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.

"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Dan ini bukan hanya dirasakan partai Golkar. tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antar partai politik," bebernya.

Isi Kesepakatan 8 Parpol

Sebelumnya, delapan Partai Politik (Parpol) Parlemen telah menyepakati sikap atas menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Dimana dari pertemuan ini akan menjadi gerakan politik dalam mengawal sikap tersebut.

"Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja. Namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," kata Airlangga saat sambutan.

Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.

"Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem, Bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.

Adapun dalam pertemuan ini turut membuahi, Lima poin kesepakatan bersama yaitu:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. (mdk/rnd)