Buih-buih argumentasi daftar terbuka dan tertutup

Merdeka.com - Perdefinisi sistem pemilu adalah konversi suara menjadi kursi yang ditentukan oleh beberapa instrumen. Instrumen tidak langsung adalah jadwal pemilu, syarat peserta pemilu dan ambang batas perwakilan; sedang instrumen langsungnya adalah besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan kursi dan formula calon terpilih.

Namun terjadi salah kaprah dalam pembahasan RUU Pemilu. Ketika bicara metode pencalonan (terbuka atau tertutup) dan formula calon terpilih (nomor urut atau suara terbanyak), disebut sebagai bicara tentang sistem pemilu. Padahal keduanya hanya instrumen pemilu dalam sistem pemilu.

Di dunia ini hanya mengenal 3 sistem pemilu: pertama, sistem pemilu mayoritarian (yang di sini dengan salah kaprah dinamai sistem distrik); kedua, sistem pemilu proporsional, dan; ketiga, sistem pemilu campuran. Soal terbuka atau tertutup itu variannya, akibat perbedaan penerapan instrumen teknis.

Tapi baiklah, karena sudah telanjur tidak perlu dipersoalkan. Yang jelas, ketika bicara soal sistem pemilu terbuka atau tertutup, sesungguhnya kita bicara soal metode pencalonan dan formula calon terpilih. Dua instrumen itu memang saling terkait.

Jika menggunakan metode pencalonan daftar calon tertutup, maka formula calon terpilihnya adalah nomor urut; sebaliknya jika menggunakan daftar terbuka, formula calon terpilihnya adalah suara terbanyak. Tentu saja dua instrumen itu juga terkait dengan instrumen lain, yakni metode pemberian suara.

Jika menggunakan daftar calon terbuka, maka pemilih seharusnya memilih calon karena calon terpilih akan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu ketika UU No. 10/2008 mempersilakan pemilih memilih partai, jadi tanda tanya besar: mengapa pemilih memilih partai kok calon terpilih diberikan kepada suara terbanyak (yang dipilih pemilih lain)? Bukankah ketika memilih partai, pemilih percaya sama calon pilihan partai yang disusun berdasar nomor urut?

Jadi, kalau mau konsisten menggunakan daftar calon terbuka dengan formula calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka pemilih mestinya hanya memilih calon. Pemilih tidak diberi kesempatan memilih partai. Toh dengan memilih calon, dia sudah memilih partai, karena partai itu yang mengajukan calon.

Sedangkan jika menggunakan daftar calon tertutup, pemilih cukup memilih partai saja, karena calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Tidak ada persoalan di sini. Pemilih lebih mudah memilih, tetapi juga ada potensi ditipu oleh partai, karena partailah yang menentukan nomor urut calon terpilih.

Nah, di sinilah terjadi manipulasi argumentasi. Para pendukung daftar terbuka berdalih, ini paling demokratis karena pemilih langsung memilih calonnya; sebaliknya dalam daftar tertutup pemilih dipaksa memilih calon pilihan partai. Jika logika ini benar, maka banyak negara tidak demokratis karena menggunakan daftar tertutup, seperti Belanda dan Afrika Selatan.

Baiklah kita terima argumentasi, bahwa daftar terbuka dan suara terbanyak paling demokratis karena pemilih langsung berhubungan dengan calon. Masalahnya adalah hubungan pemilih dan calon itu hanya terjadi pada saat pemilihan di TPS. Setelah itu, calon terpilih suka-sukanya sendiri. Kenyataannya, pemilih tidak bisa me-recall calon terpilih yang bermasalah. Jadi di mana hubungan dengan pemilih dan calon terpilih itu?

Di sinilah daftar calon tertutup punya peran, sebab partai politik bisa mengontrol perilaku calon terpilih saat duduk di DPR, karena mereka duduk di kursi itu atas pilihan partai. Namun peran partai yang besar dalam mengontrol anggota DPR itu yang jadi sasaran kritik pengusung daftar calon terbuka. Katanya, daftar tertutup memperkuat oligarki partai.

Apakah oligarki partai politik pupus oleh daftar terbuka dalam Pemilu 2009? Yang terjadi justru sebaliknya. Perhatikan saja orang-orang yang jadi anggota DPR dan DPRD terpilih. Pertama, mereka adalah orang populer; kedua, mereka yang punya uang banyak.

Cilakanya orang yang populer itu tidak hanya artis, tetapi juga sanak keluarga pejabat. Makanya tidak perlu heran jika istri anak keponakan gubernur, bupati dan walikota jadi anggota DPR dan DPRD. Sebab merekalah yang populer; merekalah yang punya uang banyak. Mengapa itu terjadi?

Sederhana saja jawabnya. Jika calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak, maka partai bersikap praktis: mencari calon yang populer dan atau punya duit banyak. Sebab merekalah yang punya potensi mendapatkan kursi. Jadi, wajar saja jika partai tidak hanya memilih artis, tetapi juga istri anak dan keponakan pejabat, yang memang populer dan punya duit banyak.

Tetapi itu bukan berarti, daftar tertutup lebih hebat. Bahwa daftar tertutup memberi ruang kekuasaan yang luar biasa kepada partai politik, memang demikian adanya. Bahkan pengertian partai politik di sini sesungguhnya adalah ketua dan sekretaris partai. Sebab kedua orang partai itulah yang mengesahkan daftar calon.

Jadi, daftar calon tertutup bisa saja dilakukan (agar partai mampu mengontrol perilaku anggota DPR) asal proses pencalonan tidak dimonopoli ketua dan sekretaris partai. Misalnya dengan membuka ruang lebih lebar bagi anggota partai, atau setidaknya semua pengurus partai tingkat bawah.

Jadi kalau daftar calon disusun dengan pemilu internal, itu akan bagus buat demokrasi, termasuk demokrasi partai. Atau setidaknya dipilih oleh pengurus lebih banyak, misalnya daftar calon DPR diputuskan oleh suatu rapat yang dihadiri oleh DPP, DPD dan DPC. Dengan demikian aspirasi bawah tertampung dengan baik.

Tapi kalau daftar calon diserahkan ke mekanisme internal partai, yang mana mekanisme internal partai itu pada akhirnya kembali ke ketua dan sekretaris saja, ya "ke laut" saja tuh daftar tertutup. (mdk/ren)