Debat Pilgub Jatim: Khofifah Pamer Ratusan Penghargaan Khofifah, Luluk Sindir soal Kantor Pemprov Digeledah KPK
Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) publik kedua ini dihelat di Grand City Mal Surabaya.
Paparan visi misi pasangan calon (Paslon) Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur di debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) publik kedua dihelat di Grand City Mal Surabaya, diwarnai aksi sindiran.
Paslon Khofifah Indarparawansa-Emil E Dardak yang diberikan kesempatan pertama memaparkan visi dan misinya itu, awalnya memamerkan keberhasilannya selama memimpin Jawa Timur sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Indikator keberhasilan itu pun disebutkan dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh.
"Banyak penghargaan yang sudah kami terima baik regional nasional maupun internasional karena kerja keras kita semua kolaborasi kita semua sehingga di tas kita semua dan hampir 2 hari sekali kami mendapatkan penghargaan itu sehingga total yang kami terima 738 penghargaan," tegas Khofifah.
Pernyataan Khofifah ini lalu dikuatkan oleh calon wakilnya, Emil E Dardak. Ia menyatakan, bahwa pasangannya, Khofifah saat masih menjabat sebagai gubernur, pernah mendapatkan penghargaan secara langsung dari Presiden RI.
"Artinya beliau adalah gubernur terbaik di Indonesia," tambah Emil.
Emil menambahkan, di tahun 2024 Khofifah di tahun pertama pemerintahan langsung fokus penandatangani Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2019 tentang zona integritas wilayah bebas korupsi sebagai upaya untuk membangun Jawa Timur yang lebih bersih dan berintegritas. Ia juga menyebut, bekerjasama sebaik-baiknya mencapai skor panduan dari KPK untuk monitoring center prevention dengan nilai yang telah melebihi angka nasional.
"Ini semuanya, dengan 738 penghargaan merupakan bukti bahwa setiap insan rekan-rekan teman-teman Pemprov segala sektor segala Lini segala jenjang sama semangatnya," ujar Emil.
Sementara itu, Paslon Cagub-Cawagub Luluk Nurhamidah - Lukmanul Khakim pun langsung menyidir visi misi yang diusung oleh Khofifah-Emil. Dalam visi misinya, Luluk menyebut bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar, dan pendidikan harus tuntas berkualitas.
"Jangan pernah berbangga kalau kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan kalau ternyata belum tahu kapan akan selesai dan berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan. Sedangkan tahun 2023 Jawa Timur ternyata juga memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia oleh karena itu inilah realitas yang harus kita tuntaskan kita harus bisa menghadirkan sebuah birokrasi yang baru birokrasi yang tidak bocor-bocor, birokrasi yang memecahkan masalah bukan menjadi masalah birokrasi yang akan mengurus, bukan menjadi urusan Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian apa apabila Bapak Ibu percaya kepada kita Lulu dan Lukman memimpin Jawa Timur Kita pastikan bahwa tidak akan lagi ada kantor pemerintahan yang akan digeledah KPK," kata Luluk.
Diketahui, pada Desember 2022 lalu, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Surabaya terkait kasus suap ijon dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Penyidik KPK pun sempat mendatangi kantor Pemprov Jatim. Mereka menggeledah ruangan kerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan beberapa bawahannya. Selain itu, gedung Sekda Jatim ikut digeledah.
