Debat soal Angka Putus Sekolah di Sumut: Bobby Tanya Minta Solusi, Tapi Dianggap Tak Nyambung oleh Edy
Debat berjalan panas sejak awal terjadinya tanya jawab. Salah satunya saat panelis bertanya tentang Angka Partisipasi Murni (APM) di Sumut yang rendah.
KPU Sumatera Utara menggelar debat perdana Pilkada Sumut 2024 di Hotel Mercure Medan, Rabu (30/10). Tema debat mengenai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Debat berjalan panas sejak awal terjadinya tanya jawab. Salah satunya saat panelis bertanya tentang Angka Partisipasi Murni (APM) di Sumut yang rendah.
Mengutip BPS, APM SD di Sumut 97,95 persen, SMP 82,09 persen dan SMA 68,67 persen. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan APM di Sumut?
Cagub Sumut nomor 02, Edy Rahmayadi menjelaskan, selama kepemimpinannya, telah membangun 24 SMK dan SMA di Sumut. Namun, Eddy mengakui, target membangun 96 sekolah belum tercapai.
“Memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refocussing untuk terjadinya darurat covid hanya mampu menyiapkan 24 SMA/SMK itu satu APM yang harus kita siapkan,” kata Eddy.
Menurut Eddy, karena badai Covid-19, pihaknya hanya mampu meningkatkan APM sebesar 0,68 persen saja.
“APM sangat penting dimulai 2022 meningkat 0,68 persen walaupun kecil,” kata Eddy.
Bobby Tanya Tapi Dianggap Tak Nyambung
Cagub nomor 01 Bobby Nasution menanggapi pemaparan yang dilakukan Eddy Rahmayadi. Menurut dia, ada sejumlah persoalan yang terjadi penyebab APM rendah.
Kata menantu Jokowi ini, ada dua persoalan. Pertama masalah ekonomi. Pungutan liar, bayaran untuk anak SMA dan SMK di Sumut.
“Kedua masalah ada di beberapa kabupaten, kita memang anak-anaknya setelah selesai SMP memang kebiasannya kebudayaannya langsung lanjut kerja. Saya ingin tanya pak, kira-kira nanti anak-anak kita masalah kebudayaan habis SMP langsung kerja, karena kebudayaan. Gimana kira-kira konrketnya pak?” tanya Bobby.
Menjawab serangan Bobby, Eddy Rahmayadi langsung membalas serangan tersebut. Menurut dia, pertanyaan Bobby tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan panelis.
“Yang ditanyakan angka partisipasi ini bukan kutipan, pelanggaran, kalau memang tahu itu ada kutipan (pungli) seperti itu, kenapa tak dilaporkan, kenapa kepala dinas yang melakukan itu malah menjadi dinaikkan?” ujar Eddy disambut sorakan para penonton.
Menurut Eddy, bukan masalah pungli yang ditanyakan dalam debat. Tapi, debat yang dibahas mengenai angka partisipasi.
“Karena itu merupakan bukan IPM, bukan indeks, tapi partisipasi. Memang ada mempengaruhi nilai, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi, tapi perlu dicatat kehadiran seorang gubernur, menyiapkan fasilitas. Sehingga motivasi orangtua bisa menjadikan partisipasi kita semua dalam mendidik anak-anak kita,” tegas Eddy.
