Demokrat sebut demokrasi Indonesia alami kemunduran di era Jokowi-JK
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai demokrasi mengalami kemunduran selama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintah Indonesia selama 3 tahun. Hal ini karena munculnya konflik internal di beberapa partai politik.
"Masalah demokrasi saya lihat kita semakin mundur. Kalau pemerintahan sebelumnya independensi parpol 100 persen tidak seperti sekarang terjadi dualisme parpol, itu tidak bagus terhadap demokrasi kita," kata Syarief dalam diskusi '3 tahun Jokowi-JK' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).
Dia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebab, kata Syarief, hal itu berdampak besar ke rakyat Indonesia.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
"Mudah-mudahan ini terselesaikan secepatnya sehingga orientasinya untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Selain demokrasi, Syarief menilai penegakan hukum era Jokowi-JK juga bertentangan dengan program nawacita yang disampaikan pada kampanye Pilpres 2014. Pemerintah didorong untuk memastikan penegakan hukum tidak ada intervensi.
"Kita dorong agar pemberian yang mendorong pemberantasan korupsi secara tegas dan betul-betul tidak ada intervensi. Mudah-mudahan tidak ada intervensi," tukasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaMenurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaSalim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut demokrasi harus ditopang kepastian hukum. Ia menyebut aturan main harus dihormati, dan pelanggaran harus ditindak.
Baca Selengkapnyanies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.
Baca SelengkapnyaAHY menilai praktik cawe-cawe harus dicegah bersama agar demokrasi tidak mundur.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca SelengkapnyaHakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya