Dirjen Otda puji kekompakan & konsolidasi pengamanan Pemilu di Jatim

Merdeka.com - Hadir di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Ketertiban dan Keamanan di Jawa Timur, Dirjen Otoda Kemendagri, Soni Sumarsono menyebut, dari 34 provinsi di Indonesia, baru Jawa Timur yang memiliki komitmen mengamankan Pemilu 2019.

Rakorwil terkait situasi jelang Pileg dan Pilpres yang dihadiri Gubernur Soekarwo, Kapolda Irjen Luki Hermawan, serta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman ini digelar di Grand City Surabaya, Selasa (6/11).

"Ada dua hal yang luar biasa di Jawa Timur. Pertama konsolidasi sebesar ini, 2.500 orang, seluruh jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), semua level," kata Soni di hadapan Forkompinda Jawa Timur.

"Saya kira ini baru pertama kali dilakukan, dari 34 provinsi lainnya, untuk, khusus dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres. Itu yang harus kita apresiasi kekompakannya," tegasnya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, masyarakat di Jawa Timur ini memiliki kesadaran tinggi dalam hal partisipasi Pemilu. "Kalau terjaga dengan baik, luar biasa. Yang terpenting ada komunikasi yang menyentuh hati, seperti cangkrukan dialog interaktif," katanya.

Kolaborasi kekuatan personel

Di tempat sama, Kapolda Jawa Timur, Irjen Luki Hermawan menegaskan, dalam rangka menjaga situasi aman dan kondusif, pihaknya terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya terus melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat, ulama, dan kiai di pesantren-pesantren.

Khususnya terkait Pilpres dan Pileg 2019, kata Luki, pihaknya mengimbau kepada seluruh Forkopimda di kabupaten/kota untuk tetap menjaga kesejukan, termasuk merangkul seluruh organisasi masyarakat.

"Ini agar di tahun politik nanti, situasi Jatim tetap aman tanpa ada perpecahan antar-golongan, suku maupun Agama," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Soekarwo juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk mengumpulkan seluruh personelnya, mulai dari TNI hingga Polri untuk dikolaborasikan dengan jajaran pemerintahan, baik kabupaten maupun kota hingga tingkat desa.

Hal ini, menurut Soekarwo, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu. Kolaborasi ini, katanya, akan memberikan dampak luar biasa. Tak hanya politik, tapi juga sosial ekonomi. "Banyak aspek yang diambil dari pertemuan ini," katanya.

Pertama, lanjutnya, aspek pelaksanaan Pemilu 2019. "Impact-nya juga masalah sosial ekonomi. Banyak hal. Jadi politik di 2019 harus landai, jurdil dan kemudian impact-nya terhadap persepsi positif terhadap apa saja non-politik," ungkap gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini.