Disebut Sekjen PDIP lakukan politik outsourcing, ini tanggapan Demokrat
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menilai wajar jika partainya mengusung Bupati Trenggalek Emil Dardak maju bersama Menteri Sosial khofifah Indar Parawansa Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Hal tersebut merupakan proses rekrutmen partai dan bukan outsourcing politik.
"Saya pikir rekrutmen partai itu sah-sah saja ya. Semua partai dari masa ke masa akan melakukan proses kaderisasi, melakukan proses rekrutmen, baik terbuka atau melalui pelatihan," kata Ibas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).
Menurutnya, sah saja apabila partai lain memberikan ruang calon yang dianggap kredibel dan kompeten oleh masyarakat menjadi peserta Pilkada. Lagipula, kata dia, Demokrat sejak awal merupakan partai yang terbuka dengan golongan manapun.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
"Jadi terbuka saja ketika bangsa, atau daerah membutuhkan sosok pemimpin yang diinginkan sesuai dengan aspirasi harapan. Kemudian partai memberikan kesempatan, tidak hanya demokrat saya pikir hampir semua partai demikian," tandasnya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai keputusan Demokrat menduetkan Emil dengan Khofifah seperti melakukan politik outsourcing. Outsourcing artinya penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu.
"Bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik outsourcing. Kami tidak terpancing, kami tetap setia pada kaderisasi karena itu menunjukkan track seorang pemimpin," ujar Hasto. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP bahkan sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan PAN.
Baca SelengkapnyaMeskipun telah mendapat dukungan dari banyak partai politik untuk jadi Cawagub Jatim, namun Emil dikabarkan masuk bursa menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDemokrat meyakini, partai lain tetap akan mendukung pasangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaKhofifah bertemu petinggi PDIP Said Abdullah membahas Pilkada Jawa Timur sebelum diusung Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaKhofifah mengaku sudah dua kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaEmil Dardak Ungkap Dapat Mandat dari Demokrat Dampingi Khofifah Lagi di Pilkada Jatim
Baca SelengkapnyaEmil Dardak memastikan bakal mendampingi Khofifah Indar Parawansa maju pada Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat resmi memberikan surat rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di Pilgub Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim memiliki sejumlah kader yang mumpuni diusung di Pilgub Jatim.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat memberikan surat rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di Pilgub Jawa Timur 2024
Baca SelengkapnyaPKS memiliki 18 kursi di DPRD DKI, sehingga masih membutuhkan empat kursi untuk mengusung di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya