Djarot Dukung Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI

Merdeka.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setuju dengan wacana Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan. Politikus PDIP itu mengatakan, sosok Heru pantas meneruskan kepemimpinan Anies.

"Saya pikir kalau Pak Heru, cocok lah," ujar Djarot di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu(18/5).

Djarot mengakui dirinya mengenal sosok Heru. Meski demikian, Djarot juga mengaku mengenal kandidat lainnya yang digadang-gadang memimpin DKI Jakarta hingga 2024.

"Saya kenal Pak Heru ya, saya kenal calon-calob tersebut. Ada Pak Heru, ada Pak Marullah, ada Pak Juri. Kalau DKI kan kita kenal semua," kata dia.

Djarot mengatakan, jika nantinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyodorkan nama Heru, menurut Djarot, hal itu lantaran latar belakang Heru yang pernah menjadi salah satu pemimpin Ibu Kota.

"Dia pernah memimpin wilayah, Wali Kota Jakarta Utara, termasuk revitalisasi Waduk Pluit, dia walkot waktu itu. Dia orangnya pekerja keras, tidak kenal lelah. Track record pengalamannya, dia orang yang kreatif, tapi tetap harus diawasi, dievaluasi, ada satu tahun masa jabatan. Saya pikir oke," kata Djarot.

M Taufik Dukung Heru

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, menilai, sosok Heru Budi Hartono layak menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, setelah Anies Baswedan purna tugas pada Oktober mendatang.

Menurut Taufik, Heru Budi Hartono yang notabene sebagai Kepala Sekretariat Presiden, memiliki keunggulan tersendiri.

Sejumlah nama yang muncul ke publik sebagai calon Penjabat Gubernur DKI antara lain; Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.

Dari nama-nama tersebut, menurut Taufik, Heru merupakan sosok yang tepat untuk diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Dari 3 nama calon penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang paling tepat," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (17/5).

Politikus Gerindra itu mengungkapkan tiga keunggulan yang dimiliki Heru seperti pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, dan memiliki kompetensi memadai.

"Dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai wali kota dan bahkan sampai pada kepala badan di tingkat provinsi," katanya.

Faktor kedua adalah kedekatannya dengan Jokowi berdampak dengan jenjang kariernya yang menempatkannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Selain itu, menurut Taufik, Heru memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Ketiga, sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ujarnya.

Sementara, kedua tokoh lain yang disebut-sebut sebagai calon Penjabat Gubernur DKI memiliki kekurangan satu sama lain.

"Sedangkan dua calon lainnya, Sekda (Marulah Mattali) poin dua kurang terpenuhi, sedangkan Juri Ardiantoro poin satunya kurang terpenuhi," katanya.

Kata Istana

Nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono digadang-gadang akan menjadi Penjabat (PJ) gubernur menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan segera mengakhiri masa dinasnya tahun ini. Istana pun belakangan merespons hal itu.

Diketahui, hal itu dikarenakan penundaan Pilkada yang hingga 2024, sehingga sejumlah daerah membutuhkan PJ, termasuk DKI.

"Tidak, belum ada pembicaraan Istana soal Heru menjadi PJ Gubernur DKI," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterang pers daring, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (8/1/2022).

Pratikno menambahkan, pembahasan soal PJ gubernur tidak berproses di Istana. Dia menyatakan, hal itu menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Belum ada, PJ kan banyak di daerah lain, prosesnya juga kan di Kemendagri ya," tutunya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai adanya isu Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono disebut akan mengisi kekosongan kepemimpinan di Ibu Kota pada Oktober 2022 sampai 2024.

"Dia (Heru Budi) sosok pejabat yang sudah memiliki kompetensi pernah di DKI dan orangnya baik," kata Riza.

Kendati begitu, Riza menyebut untuk pengisian penjabat sementara merupakan kewenangan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sendiri akan berakhir pada Oktober 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)