Gerindra Nilai Jokowi Tak Paham Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri

Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi menyimpulkan, Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) terlihat tak paham tentang masalah pertahanan dan hubungan luar negeri. Hal itu dia lihat dari penampilan di debat capres sesi empat, Sabtu 30 Maret lalu.

Mulyadi mengatakan, dirinya bukan bangga dengan penampilan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dinilai sangat menguasai esensi pertahanan dan hubungan luar negeri.

"Tapi kita takut ternyata Jokowi sangat tidak memahami masalah pertahanan dan hubungan luar negeri, argumentasi yang dibangun malah semakin menjelaskan ketidak pahaman Jokowi dengan sistem pertahanan nasional," jelas Mulyadi kepada merdeka.com, Senin (1/4).

Mulyadi merasa, hal tersebut sangat berbahaya bagi keadulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga mengkritik tentang penasihat-penasihat berada di belakang Jokowi.

"Ini sangat membahayakan kedaulatan dan perlindungan bangsa ini, sangat berbahaya, belum lagi Jokowi ternyata di kelilingi oleh penasihat yang tidak memberikan informasi yang benar," tambah Jurkamnas Prabowo-Sandiaga itu.

"Belum lagi jawaban pengendalian sarana strategis negara dijawab dengan hal yang justru semakin menunjukkan ketidakpahaman esensi sarana strategis," terang Caleg DPR dari Gerindra dapil Kabupaten Bogor itu.

Diketahui, dalam debat keempat, Prabowo menilai pertahanan dan keamanan sangat penting bagi negara. Saat ini kondisi pertahanan ini di mata Prabowo masih jauh dari harapan.

"Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang," kata Prabowo saat debat keempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Sabtu (30/3).

Prabowo juga sempat mengutip sejarawan Yunani mengenai 'yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita'. Menurutnya, negara yang sangat kuat bisa berkehendak sesuka mereka.

"Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Ke mana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia, karena itu kita lemah," tuturnya.

Menjawab itu, Jokowi mengatakan pentingnya gelar pasukan yang terintegrasi. "Artinya kita tidak Jawa-sentris. Oleh sebab itu saya perintahkan Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi III, yang telah mulai bekerja. Divisi III Kostrad di Gowa, komando udara di Biak, kemudian armada tiga angkatan laut di Sorong, ini sudah dalam proses pembangunan yang akan jadi," jelasnya.

Selain itu, gelar pasukan juga dilakukan di empat titik penting yakni Natuna sebelah barat Indonesia, Morotai sebelah timur, Saumlaki sebelah selatan dan Biak.

"Apa yang kita harapkan titik-titik yang ada di pinggir negara terjaga adanya radar maritim, radar udara sudah kuasai 100 persen, ada 19 titik terkonteksi ada 19 titik tersambung," tuturnya.

Penasihat Jokowi jadi Sorotan Prabowo

Prabowo menceritakan saat masih muda berpangkat Letnan Dua. Saat itu Prabowo mengaku mendapat pengarahan dari jenderal-jenderal di tahun 1974 bahwa dalam tempo 20 tahun tidak akan terjadi perang terbuka.

"Tahu-tahu tahun 75 Timtim (Timor Timor) meletus," kata Prabowo dalam debat Keempat di Hotel Shangri-La, Sabtu (30/3) malam.

"Yang memberi briefing kepada bapak, aduh, aduh, aduh, aduh, siapa yang memberi briefing itu Pak. Tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita menganggap tidak ada perang," tambah bekas Pangkostrad itu.

Prabowo menegaskan briefing seperti itu tidak benar. "Saya enggak tahu deh harus diapain, kalau saya presidennya ya saya ganti itu yang kasih briefing karena saya yang mengalami," tegasnya.

Menanggapi itu, Jokowi mengatakan, semua masih dalam rangka strategi intelijen.

"Kita memperkirakan, dalam rangka kita jadi tahu sebelah mana, jangan sampai keliru strateginya, ini yang saya garis bawahi bukan akan tidak, tapi memperkirakan. Perkiraan bisa betul bisa keliru," jawabnya.

Menurut Jokowi, penguasaan teknologi persenjataan dan cyber sangat dibutuhkan. "Itu saya katakan radar di 19 titik sudah dilakukan, radar maritim 19 titik itu dalam rangka jaga kedaulatan RI. Kita pasti setuju anggaran pertahanan ditingkatkan, iya setuju, tapi ada skala prioritas, sekarang infrastruktur, mungkin nanti 5 tahun ke depan SDM, tapi prioritas ini untuk kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.