Golkar serahkan rehabilitasi nama baik Akom di MKD

Merdeka.com - Partai Golkar mendukung langkah Ade Komarudin untuk merehabilitasi nama baiknya melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah Akom membersihkan nama baiknya itu menyusul sanksi sedang MKD atas dua kasus yang menjeratnya.

"Tentu langkah apapun yang diambil kader kita mempelajari kebenarannya karena kita juga tidak boleh mendukung kader secara membabi-buta tetapi kalau dasar hukumnya jelas tentu kita akan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (26/12).

Idrus mengatakan, Golkar akan mendukung upaya Akom itu asalkan dasar hukum dan bukti-buktinya jelas. Dia memastikan fraksi Partai Golkar di DPR akan berkomunikasi dengan MKD perihal rencana Akom tersebut.

"Seluruh proses-proses MKD terjadi di DPR karena itu DPP Partai Golkar menyerahkan pada proses yang ada di MKD dan tentu nanti Fraksi Partai Golkar yang akan mengkomunikasikan. Yang pasti apa yang terjadi di sana itu adalah proses yang terjadi di DPR dan itu kita serahkan ke DPR," terangnya.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi memberhentikan Ade Komarudin(Akom) dari jabatan Ketua DPR, Rabu (31/11). Pemberhentian Akom ini sesuai dengan penjatuhan sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang menyeret Akom.

Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.

Usai dicopot, jabatan Ketua DPR digantikan Setya Novanto dalam sidang Paripurna di Gedung DPR pada Rabu (30/11). Saat ini, Akom sedang berjuang membersihkan nama baiknya soal kasus pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPR. Dia juga menegaskan tidak ada niatan kembali untuk merebut kursi panas sebagai Ketua DPR.

"Ini murni untuk nama baik saya. Saya enggak mau negara ini yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Saya luruskan ingin mengembalikan mama baik saya, bukan ingin jadi ketua lagi. Masa ketua DPR cuma diisi saya sama Pak Setnov saja. Emang DPR punya saya sama Pak Setnov, kan enggak," tukasnya.