Golkar Tolak Usulan Pembentukan Pansus Pemilu

Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar menolak usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemilu 2019 yang diusulkan oleh Fraksi PKS, PAN, dan Gerindra dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Alasannya, Golkar ingin membiarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan proses penghitungan suara.

"Fraksi Partai Golkar DPR RI menolak dengan tegas pembentukan Pansus Pemilu 2019 seperti yang diusulkan oleh Fraksi PKS, PAN dan Gerindra dalam rapat Paripurna beberapa hari yang lalu," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5).

Ace pun menyarankan pihak yang menemukan indikasi kecurangan untuk menempuh jalur hukum terlebih dahulu. Salah satunya melalui banyak cara untuk melaporkan tindakan kecurangan dalam Pemilu. Salah satunya melalui sentra penegakan hukum terpadu.

"Jika ada kecurangan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur UU, yaitu laporkan ke Bawaslu atau Gakumdu. Demikian juga jika ditemukan adanya persengketaan hasil pemilu, dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Pansus Pemilu. Dasar usulan ini adalah dugaan kecurangan KPU karena adanya sejumlah kesalahan input dalam Situng. Selain itu, meninggalnya ratusan petugas dan pengawas Pemilu menjadi salah satu alasan PKS. Namun usulan ini ditolak sejumlah fraksi yang merupakan parpol pendukung pemerintah seperti PDIP, NasDem, Golkar, dan PPP.

Anggota Fraksi NasDem, Johnny G Plate mengusulkan hendaknya DPR menunggu dan mengawasi proses rekapitulasi suara sampai selesai. Jika ada pendapat yang menyatakan terjadi kecurangan cukup masif dalam Pemilu, Johnny menilainya sebagai pendapat yang prematur.

Pemilu dilaksanakan atas dasar asas legislasi primer yang disepakati pemerintah dan DPR. Berbagai kekurangan dalam prosesnya merupakan hasil dari pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

"Pemilu yang kita selenggarakan ini harus berlandaskan asas jurdil dan saya harap tidak ada langkah-langkah politik yang digalakkan dalam proses Pemilu ini," jelasnya dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim Pansus Pemilu sebelum hasil Pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," lanjutnya.

Sementara itu, Misbakhun dari Fraksi Golkar menyampaikan, tak ada rekayasa oleh pihak manapun dalam proses Pemilu. DPR, kata dia, harus bahu membahu mengawal proses yang saat ini tengah berlangsung dan bersama-sama menunggu hasilnya.

"Jadi, saya rasa Pansus Pemilu ini tidak perlu dibuat. Adapun mengenai masalah kemarin, petugas KPPS (meninggal) akan kita evaluasi nanti agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Pemilu berikutnya," tutupnya.