Hak politik Ahok tidak hilang meski tersangka kasus nista agama

Merdeka.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tersangka di tengah pertarungannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meski berstatus tersangka bukan berarti hak politik petahana tersebut lenyap. Ahok masih bisa turut serta dalam hajat demokrasi pada 2017 bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat.

"Penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama tidak serta merta menghilangkan hak politik Ahok sebagai salah satu pasangan calon," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Muradi pada merdeka.com, Rabu (16/11).

Menurut dia, Ahok dan Djarot sudah ditetapkan KPU sebagai cagub dan cawagub DKI. Penetapan itulah membuat Ahok memiliki hak berpolitik sampai penetapan gubernur ditentukan KPU pada Maret 2017 mendatang.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. "Tapi kenapa tidak hilang hak politik dia. Ini supaya ada rasa keadilan. Makannya itu tidak serta merta hilang. Kecuali kalau misalkan belum ditetapkan atau berstatus bakal calon gubernur itu otomatis hilang," ungkapnya.

Lantas dia memberikan perumpamaan bila mana Ahok dan Djarot memang menang pada Pilkada DKI Jakarta pasca ditetapkan. Kepolisian bisa langsung menahan Ahok karena hak demokrasi telah dilalui. Itupun jika sudah berkekuatan hukum tetap.

"Kepolisian punya hak menahan Ahok. Kalau Ahok menang otomatis statusnya itu Gubernur non aktif dan Djarot naik jadi Gubernur sementara. Kenapa nonaktif? Karena hukuman dugaan penistaan agama tidak akan lebih dari lima tahun. Ancamannya saja lima tahun penjara," ungkapnya.

Dia menilai, peluang Ahok untuk bisa menduduki jabatan Gubernur DKI juga masih berpeluang besar meski memiliki status hukum. "Ini bisa dilihat dalam konteks strategi politik bisa jadi akan menguntungkan Ahok dan pasangannya. Karena dengan begitu secara faktual, pasangan ahok-djarot akan memiliki kesempatan yang lebih besar peliputan media dan diperbincangan oleh publik lebih banyak dibandingkan pasangan lain," ucapnya.

Hal ini tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Ahok dan pasangannya. Pekerjaan rumah bagi tim pemenangan pasangan yang diusung PDIP, Nasdem, Golkar dan Hanura adalah bagaimana peliputan dan perbincangan tentang ahok tersebut dapat dikelola dengan baik. "Apalagi peluang tersebut makin terbuka apabila kemudian wacana tentang pengadilan yang terbuka dan disiarkan langsung oleh televisi dan media lainnya benar-benar dilakukan," terangnya.