Hanura: Kalau nilai Jokowi hanya melanjutkan, namanya gagal paham

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Gerindra menilai pencapaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla tidak lepas dari peran dan gagasan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penilaian itu justru dianggap Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana sebagai penilaian gagal paham.

Dadang menjelaskan, jika beranggapan Jokowi-JK hanya melanjutkan program pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa Partai Gerindra tidak memperhatikan. "Jadi kalau menyebut Jokowi hanya melanjutkan, itu namanya gagal mengamati dengan baik, dan gagal paham," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (24/10).

Menurut Dadang, wajar jika ada sejumlah program baik era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi-JK. Sebab, program pembangunan akan cacat konsep apabila tidak ada kesinambungan setelah berganti kepemimpinan.

Orang lain juga bertanya?

"Pertama, setiap pembangunan itu ada sisi kontinyuitasnya, kesinambungan. Kalau program pembangunan tidak ada kesinambungannya, cacat secara konseptual," terangnya.

Pemerintahan Jokowi-JK, katanya, justru menguatkan program prioritas yang dianggap kurang di pemerintahan SBY. Ditambah, Jokowi dan SBY punya gaya kepemimpinan masing-masing.

"Kedua, walaupun ada aspek kontinyuitas, tapi ada sisi penguatan program prioritas yang membedakan satu presiden dengan presiden lainnya. Juga menyangkut perbedaan gaya kepemimpinan," terangnya.

Dadang menilai gaya Jokowi lebih lugas dan cepar turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran suatu informasi. Dari segi pengambilan keputusan pun, Jokowi dianggapnya lebih unggul ketimbang SBY.

"Dari gaya kepemimpinan Jokowi lebih lugas, efektif dan berani langsung turun agar dapat informasi yg benar. Jokowi lebih cepat dalam memutuskan dan lebih tegas," klaimnya.

Anggota Komisi X ini menambahkan era Jokowi-JK telah membuat terobosan dan program prioritas yang membedakan dengan era SBY. Terobosan itu menyangkut percepatan konektivitas transportasi antar kawasan di Indonesia. Dimana, program itu masih sebatas wacana di pemerintahan sebelumnya.

"Program prioritas yg nampak adalah percepatan konnektivitas transportasi antar pulau dan antar kawasan, serta penataan daerah terluar dan terdepan lebih nampak keseriusannya," pungkasnya. (mdk/ang)