Hasto Ungkap Rekaman Suara Jokowi Diduga Perintahkan Intimidasi, Istana Beberkan Fakta Sebenarnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap sebuah rekaman suara yang diduga mirip Presiden Jokowi. Menurut Hasto, suara dalam rekaman itu memerintahkan penegak hukum melakukan intimidasi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu," kata Ari, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/8).
"Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," sambung dia.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan, rekaman tersebut merupakan potongan sambutan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul pada 13 November 2019.
"Sambutan Presiden pada rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," paparnya.
Adapun, kata Ari, konteks pernyataan Presiden Jokowi adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan.
Yakni, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Bahkan dalam sambutan tersebut Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," imbuh Ari.
Istana Minta Hasto Fokus Harun Masiku
Senada dengan Ari, Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie menegaskan, rekaman yang diungkap Hasto bukan sebuah perintah kepada penegak hukum untuk melakukan intimidasi.
"Rekaman suara yang diputar mas Hasto adalah sambutan Bapak Presiden dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul, 13 November 2019," kata Grace, dalam keterangan resmi, Sabtu (17/8).
Dia menjelaskan, dalam sambutannya Presiden Jokowi justru mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan.
"Maksud dan konteks pernyataan Bapak Presiden tersebut adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semua untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas dia.
Grace pun meminta agar publik, memeriksa langsung sambutan lengkap Presiden Jokowi melalui website Sekretariat Kabinet.
"Silakan publik melakukan cek sendiri. Transkrip pidato lengkap bisa diakses siapapun di website Setkab. Tidak ada yang ditutupi," ujar dia.
Lebih lanjut, Grace pun meminta kepada Hasto agar fokus terhada kasus dugaan korupsi yang menimpak Harun Masiku. Ketimbang, menyebarkan imformasi yang tidak sesuai.
"Daripada blunder terus menerus, menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan data, mungkin ada baiknya mas Hasto fokus saja ke kasus Harun Masiku," imbuh Grace.
Hasto Ungkap Isi Rekaman
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku menerima rekaman suara yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan Jokowi ke para penegak hukum untuk upaya menekan atau intimidasi.
Hasto memutarkan rekaman itu kepada awak media seusai hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Parkir Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi. Terdengar Jokowi tengah memberikan arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri untuk upaya-upaya di luar penegakan hukum yang semestinya.
Adapun perihal rekaman ini disampaikan Hasto saat ditanya soal tanggapannya terkait dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta, dimana Ketum Partai NasDem Surya Paloh mencabut dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Anies Baswedan.
"Ya itu bukan kebiasaan dari bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem kami tidak campur tangan," ujarnya.
Hasto menilai, rakyat pasti ikut melihat keputusan Nasdem sebagai hal di luar kebiasaan. Hasto menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai Nasdem.
"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan," ujarnya.
Begini Isinya
Usai pernyataan itu, Hasto memutar rekaman yang diduga mirip dengan suara Jokowi yang menyinggung bisa membisikkan KPK, Polri dan Kejaksaan.
"Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," demikian bunyi rekaman yang diduga mirip Jokowi tersebut.
Menurut Hasto, rekaman suara mirip Jokowi itu harus segera diklarifikasi Jokowi karena akan membahayakan demokrasi di Indonesia.
"Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh bapak presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum, sekiranya hal tersebut benar," kata Hasto.
- Kaesang Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Pandeglang
- 156 Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Berawalan Huruf A-Z, Bisa Jadi Referensi
- Ahmad Ali Tak Lagi Jadi Waketum NasDem, Begini Penjelasan Surya Paloh
- Begini Nasib Pergerakan Saham Arsjad Rasjid di Tengah Konflik Internal Kadin Indonesia
- Cara Mengamalkan Innahu Min Sulaimana Wainnahu Bismillahirrohmanirrohim, Dapat Membuka Jalan Rezeki
- Alma Fikhasari
Berita Terpopuler
-
Gus Miftah: Jokowi Ingin Pengasuh Pesantren Jaga Masa Transisi ke Pemerintahan Prabowo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024
