Hasto Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi Perintahkan Penegak Hukum untuk Intimidasi, Begini Isinya
Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menerima rekaman suara yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke para penegak hukum untuk upaya menekan atau intimidasi.
Lantas, Hasto memutarkan rekaman itu kepada awak media seusai hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Parkir Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi. Terdengar Jokowi tengah memberikan arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri untuk upaya-upaya di luar penegakan hukum yang semestinya.
Adapun perihal rekaman ini disampaikan Hasto saat ditanya soal tanggapannya terkait dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta, dimana Ketum Partai NasDem Surya Paloh mencabut dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Anies Baswedan.
"Ya itu bukan kebiasaan dari bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem kami tidak campur tangan," ujarnya.
Hasto menilai, rakyat pasti ikut melihat keputusan Nasdem sebagai hal di luar kebiasaan. Hasto menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai Nasdem.
"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan," ujarnya.
Minta Jokowi Klarifikasi
Usai pernyataan itu, Hasto memutar rekaman yang diduga mirip dengan suara Jokowi yang menyinggung bisa membisikkan KPK, Polri dan Kejaksaan.
"Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," demikian bunyi rekaman yang diduga mirip Jokowi tersebut.
Menurut Hasto, rekaman suara mirip Jokowi itu harus segera diklarifikasi Jokowi karena akan membahayakan demokrasi di Indonesia.
"Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh bapak presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum, sekiranya hal tersebut benar," kata Hasto.
