Follow
ICW soal Wahidin-Andika menang: Semua pihak harus mengawasi!
Merdeka.com - Wahidin dan Andika Hazrumy resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2017-2022. Kemenangan keduanya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Rano Karno-Embay Mulya Syarif.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kemenangan pasangan Wahidin dan Andika harus diwaspadai utamanya dalam upaya memerangi korupsi. Apalagi seperti diketahui, Andika adalah putra mantan gubernur Banten, Ratu Atut, yang pernah tersandung kasus korupsi.
"Dengan terpilihnya Andika, ya semua pihak harus mengawasi. Saya tidak katakan akan terjadi korupsi. Tetapi mengingat kecenderungan dinasti melakukan korupsi, jadi tetep harus ada pengawasan," kata Koordinator ICW, Ade Irawan, saat Diskusi Publik Fraksi PDIP dengan tema APBD dan Korupsi di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tangerang, Rabu (5/4/2017).
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
Hasil pengamatannya, orang-orang cenderung membuat dinasti dan mengusung anggota keluarganya dalam politik pasti memiliki tujuan mempermudah akses terhadap sumber daya negara, terutama APBD. Menurut Ade, berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 80-90 persen anggaran Pemprov Banten habis untuk belanja birokrasi, sisanya baru digunakan untuk belanja pelayanan publik.
"Ini potensi korupsinya besar. Di Banten ini kami temukan korupsi tender, terutama alkes (alat kesehatan) dampaknya langsung kepada masyarakat. Obat yang dibeli sudah mau kedaluwarsa karena murah dan diskonnya gede. Alat deteksi jantung, yang harusnya spek Jerman tapi yang dibeli spek Cina, tapi harganya disamakan. Ini sangat keterlaluan," jelas Ade.
Ade juga menambahkan, sejak 2010, banyak korupsi di Banten sudah banyak yang ditangani ICW, terutama Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel. "Kalau untuk di Kota dan Kabupaten Tangerang kita belum ada laporan," tutup dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh masyarakat ikut mengawal jalannya Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca Selengkapnya
Megawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intervensi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi
Baca Selengkapnya
Anies menilai, hal ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara negara.
Baca Selengkapnya
Megawati: Sebagai Partai Punya Sejarah Panjang, Kita Menempatkan Pentingnya Check and Balance
Baca Selengkapnya
Mardiono mengatakan seluruh pihak harus menjaga dan mengawasi proses jalannya pesta demokrasi di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengajak semua relawan dan kader partai pengusung AMIN menggerakkan yang paling bawah untuk menang tebal di Banten.
Baca Selengkapnya
Komaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin
Baca Selengkapnya