Ini hasil Rapimnas II Golkar kubu Agung Laksono

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Golkar versi Munas Ancol melaksanakan Rapimnas II di kantor DPP Golkar, Jakarta. Ada enam butir hasil pertemuan tersebut yang dibacakan oleh Ketua Umum, Agung Laksono didampingi oleh Wakil Ketua Umum Ibnu Munzir, dan Sekjen Zainudin Amali.

Berikut 6 butir hasil Rapimnas II Golkar:

1. Keputusan PTUN baru tingkat pertama dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht) dan telah dilakukan langkah banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Orang lain juga bertanya?

2. Partai Golongan Karya di bawah kepemimpinan Ketua Umum, Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal, Zainudin Amali, tidak terganggu adanya keputusan tingkat pertama PTUN tersebut dan tetap konsisten menjalankan amanat Mahkamah Partai Golkar (MPG) dengan menuntaskan pelaksanaan konsolidasi organisasi hingga tingkat kab/kota se-Indonesia.

3. Pelaksanaan konsolidasi organisasi ini diikuti dengan digelarnya musyawarah daerah (MUSDA) di mulai dari DPD Partai Golkar tingkat kab/kota dan selanjutnya tingkat provinsi selambatnya selesai bulan Oktober 2015.

4. Oleh karena itu Dalam pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung secara serentak pada tahun 2015 partai golkar telah siap mengikuti tahapan tahapan yang telah di tetapkan KPU.

5. Dalam menghadapi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 tersebut, Partai Golkar secara resmi membuka kesempatan kepada seluruh kader terbaik Partai Golkar dan putra-putri terbaik lainnya di seluruh daerah Indonesia yang daerahnya akan di gelar pilkada tahun 2015 untuk mendaftarkan diri ke DPD Partai Golkar prov/kab/kota di daerahnya masing masing. Partai Golkar akan menguji popularitas dan elektabilitas para calon kepala daerah melalui survei yang dilakukan lembaga survei yang kredibel. Selain itu Partai Golkar akan mempertimbangkan aspek kompetensi, kapasitas dan rekam jejak calon daerah.

6. Partai Golkar menolak upaya revisi atas Undang Undang Pilkada dan Undang Undang Partai Politik di DPR RI karena tidak ada kepentingan yang mendesak agar kedua Undang Undang tersebut harus di revisi. Kami mendukung sikap pemerintah,fraksi-fraksi di DPR dan kelompok masyarakat sipil yang menolak revisi kedua Undang Undang tersebut.

(mdk/efd)