'Jebakan' Gibran untuk Cak Imin dan Mahfud saat Debat Cawapres, Bikin Tidak Berkutik
Putra Presiden Jokowi tersebut merasa tak puas dengan jawaban Mahfud.
Cak Imin mengaku tidak tahu arti dari istilah SGIE.
'Jebakan' Gibran untuk Cak Imin dan Mahfud saat Debat Cawapres, Bikin Tidak Berkutik
Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka 'menjebak' dua cawapres lainnya. Cawapres Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin dengan pertanyaan SGIE dan Cawapres Mahfud MD dengan carbon storage.
Rakabuming Raka menskakmat Gus Muhaimin Iskandar ketika bertanya tentang SGIE. Awalnya, Gibran menanyakan kepada Cak Imin soal langkah Cak Imin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE.
"Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketum PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham sekali masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Ketika waktunya menjawab, Cak Imin tampak bingung. Cak Imin mengaku tidak tahu arti dari istilah SGIE. Cak Imin pun menyerahkan kembali waktu berbicara kepada Gibran.
"Terus terang, SGIE itu saya enggak paham. SGIE itu apa? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE," kata Cak Imin debat Cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
Lalu, Gibran menjelaskan bahwa SGIE adalah akronim dari State of the Global Islamic Economy. Dia menjelaskan Indonesia kini berada di urutan 10 SGIE.
Gibran lantas meminta maaf sekaligus menyindir Cak Imin bahwa pertanyaan yang disampaikan terlalu sulit.
"Gus kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah otomatis kita harus mengerti juga istilah SGIE. SGIE itu adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya sekarang kita 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita itu yang saya maksud gus. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya gus. Terima kasih," ujar Gibran tersenyum.
"Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan umat Islam terbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah. Tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah posisi kita masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah besar agar yang disebut SGIE menaikkan peringkat kita," papar Cak Imin.
Gibran Skak Mahfud
Sementara itu, Gibran melempar pertanyaan untuk Mahfud MD terkait cara membuat regulasi mengenai penyimpanan karbon atau carbon capture storage/CCS.
"Karena prof Mahfud MD adalah ahli hukum, Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?," tanya Gibran dalam Debat Cawapres.
Merespons pertanyaan itu, Mahfud mengatakan pembuatan regulasi tidak selalu harus bersifat spesifik. Terkecuali, telah terdapat satu proyek yang berjalan namun tidak ada regulasi yang mengaturnya.
"Kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu, itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya proyek perbuatan regulasi sudah ada, kita baru dibuat regulasi," kata Mahfud.
Mahfud melanjutkan, proses pembuatan regulasi regulasi harus didasari oleh naskah akademik. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku terkait perumusan regulasi.
Dia kemudian mengingatkan faktor penting selain regulasi yang mungkin diketahui Gibran Rakabuming Raka. Faktor terpenting yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah diluncurkan pemerintah pada 9 Desember lalu.
"Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru, pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya. Sehingga, ada pengawasan-pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan sebagainya, nah itu saya kira pedoman utamanya, selesai," kata Mahfud.
Namun, putra Presiden Jokowi tersebut merasa tak puas dengan jawaban Mahfud. Gibran pun meminta Mahfud untuk menjawab proses pembuatan regulasi carbon capture storage/CCS secara jelas.
"Pak kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu. Saya kan walikota Pak, saya masih pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya ya Pak, Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak," jelas dia.
"Apa regulasinya Pak untuk karbon capture and storage? Simple sekali pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak, dijawab sesuai pertanyaan yang saya ajukan. Enggak perlu ngambang ke mana-mana Pak," tegas Gibran.
Menanggapi itu, Mahfud menjelaskan dalam ilmu hukum proses pembuatan regulasi terkait permasalahan baru perlu proses. Yakni, dengan kembali lagi menyusun naskah akademik. Lalu dibahas secara bersama-sama sambil mengelaborasi dengan regulasi sebelumnya jika sudah tersedia."Begini mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada anda sekarang, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa rasional? ada pasti tidak tahu jawab sekarang, karena hukum itu perlu masalahnya," kata Mahfud.
"Apa yang mau dibuat, itulah kemudian di buat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada di dalam Perpres. Itu disebutkan buat naskah akademik, dinilai bersama, lalu di bahas beramai ramai," ungkap dia.
Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan (capture) CO2 dari sumber emisi gas buang (flue gas), pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage). Pemisahan dan penangkapan CO2 dilakukan dengan teknologi absorpsi yang sudah cukup lama dikenal oleh kalangan industri. Sementara itu, penangkapan CO2 biasa digunakan dalam proses produksi hidrogen baik pada skala laboratorium maupun komersial.
