Jimly Sebut Ketua KPU Harus Jadi Presiden Penyelenggaraan Pemilu
Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie mengatakan Ketua KPU Arief Budiman harus bertindak seperti presiden dalam penyelenggaraan Pemilu. Karenanya, Ketua KPU harus menghindari persepsi menjadi alat presiden.
"Ketua KPU adalah Presiden RI dalam urusan penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena Presiden RI yang asli, itu peserta pemilu. Maka dia tidak boleh seolah-olah dipersepsi berada di bawah Presiden," ujarnya di rumah dinas wakil presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Maka itu, Jimly menyarankan KPU harus tampil gagah dan adil layaknya presiden. Ketika ada permasalahan, Ketua KPU harus memperlihatkan independensi dan tidak dipengaruhi kubu pasangan calon presiden manapun.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana cara 'jadi pamingpin sing adil'? 'Jadi pamingpin sing adil, tong cueut kanu hideung ponténg kanu konéng.' Artinya : Jadilah pemimpin yang adil dan tidak memihak pada golongan atau kelompok tertentu saja.
"Jadi kalau ada masalah dia harus tampil, memperlihatkan bahwa dia independen, memperlihatkan bahwa dia tidak dipengaruhi oleh kubu yang manapun, memperlihatkan dia bekerja profesional, independen, dan melayani dengan adil," jelas mantan Ketua DKPP itu.
Saran Jimly tersebut untuk menyelesaikan masalah jangka pendek atas persepsi KPU tidak berlaku adil. Dia berharap persepsi demikian tidak semakin liar.
Jimly juga menyarankan tokoh masyarakat, pengamat politik, lembaga survei tidak melakukan pembentukan opini. Hal itu untuk meredakan ketegangan politik pascapemilu.
"Jangan lagi menambah riuh rendah ruang publik dengan jawab menjawab persepsi publik. Serahkan kepada tim sukses masing-masing bekerja profesional menyiapkan persidangan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammdiyah Haedar Nashir menyebut KPU, Bawaslu, serta Mahkamah Konstitusi harus menunjukan kredibilitas tinggi. Agar faktor luberjidil dari Pemilu terpenuhi dengan baik secara formal dan substansial.
"Nah yang subtansial tentu harus ada usaha bersama agar persepsi publik tentang kejujuran, keadilan, dan berbagai hal itu merasa terpenuhi, ketika institusi-institusi KPU, bawaslu, MK, itu betul betul juga menunjukkan kredibilitas yang tinggi," kata dia dalam kesempatan sama.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaAboe ingin tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan di tengah menghangatnya intensitas politik jelang Pemilu.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJimly pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada 1 Mei 2023.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaMantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca Selengkapnya