JK soal Jokowi Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDIP
Jusuf Kalla mengingatkan, Rakernas merupakan agenda internal partai.
Jusuf Kalla mengingatkan, Rakernas merupakan agenda internal partai.
JK soal Jokowi Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDIP
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V. Kegiatan ini rencananya bakal digelar pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
Pada Rakernas nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikabarkan tidak diundang pada Rakernas nanti.
Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengatakan, tak diundangnya Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Rakernas PDIP nanti tergantung tuan rumah.
Apalagi, Jokowi dikatakannya sudah bukan lagi menjadi keluarga atau kader dari partai politik yang saat ini dipimpin Megawati Soekarnoputri.
"Iya, itukan yang diundang tergantung yang mengundang, kalau yang mengundang kan internal. Kan Rakernas itu internal, dan tentu Pak Jokowi kan bukan lagi keluarga PDIP kan, bukan kader PDIP lagi, tentu dia enggak diundang," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).
Sebelumnya, DPP PDIP menggelar acara Rakernas V pada 24-26 Mei 2024. Rakernas yang akan digelar di Beach City Internasional Ancol, Jakarta, itu bertema Satya Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
"Sub temanya Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya," kata SC Rakernas V PDIP, Djarot Syaiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Kamis (16/5).
Rakernas itu akan diikuti oleh fungsionaris DPP partai, hingga tiga pilar partai. Ia memastikan tak akan ada undangan ke Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sedang sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya untuk internal PDIP dan pesertanya internal PDIP gitu ya," kata Djarot.
Menurut Djarot, Rakernas kali ini diadakan di tengah-tengah keprihatinan atas komdisi sisi gelap kekuasaan dan manipulasi hukum.
"Juga penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi. yang sering disebut beberapa pengamat sedang memasuki kegelapan demokrasi," pungkas dia.
