Jokowi berencana naikkan tunjangan guru
Merdeka.com - Calon Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berencana menaikkan tunjangan sertifikasi guru. Rencana ini membantah kampanye hitam melalui pesan singkat yang menyatakan dia akan menghapus tunjangan itu bila terpilih menjadi presiden.
"Itu tidak benar," kata Jokowi saat mengunjungi kantor pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat, Jumat 23 Mei 2015.
Jokowi bahkan berencana menaikkan anggaran untuk tunjangan guru tersebut. Sebab, guru memiliki peran penting untuk mencerdaskan anak bangsa. Karenanya, perlu diberikan apresiasi lebih. "Kalau ditambah iya, tapi masa dihilangkan. Kualitas guru kan menggambarkan kualitas murid," kata dia.
-
Bagaimana Ganjar-Mahfud hadapi kampanye hitam? 'Kampanye Hitam atau kampanye berbasis fitnah, hoax, dan ujaran kebencian wajib dilawan. Yang utama TPN sendiri tentu mengingatkan kepada personel TPN, relawan, partai pendukung untuk tidak melakukannya,' kata dia.
-
Apa yang dipromosikan dalam iklan? Dalam peluncuran iklan video musik terbarunya ini, Sido Muncul turut mengundang para penari yang menarikan Tarian Kabasaran khas Minahasa.
-
Siapa yang bisa menggunakan kata-kata promosi? Salah satunya melalui kata kata menawarkan produk yang menarik dan mudah diingat orang.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Apa saja yang termasuk dalam kata-kata promosi? Promosi sendiri merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan seseorang untuk membuat seseorang atau sekelompok orang merasa tertarik membeli barang tertentu. Biasanya, promosi tersebut tak jauh-jauh dari kegiatan penjualan barang, makanan, hingga minuman.
-
Apa yang menyebabkan iklan di HP? Aplikasi dari sumber tidak resmi atau dengan rating rendah sering menjadi penyebab utama munculnya iklan.
Tak hanya itu, Jokowi juga akan menyelesaikan masalah guru honorer. "Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi .
Dia mencontohkan kebijakan guru honorer di DKI Jakarta. Saat ini sudah ada 5.900 guru bantu di Jakarta yang tak lagi bermasalah. Masalah ini selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.
"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur. Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," tutur Jokowi .
Ketua PGRI Sulistyo menyambut baik rencana Jokowi tersebut. Menurutnya, tunjangan sertifikasi memang menjadi harapan banyak guru, termasuk guru honorer. "Kami berharap tunjangan itu dibayarkan bersama dengan gaji," kata Sulistyo. (skj)
(mdk/cza)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo berjanji akan menaikkan gaji guru, mulai dari guru honorer hingga guru non ASN
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, guru senantiasa mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa.
Baca SelengkapnyaSambil berguyon, Abdul Mu'ti meminta tunjangan tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas bukan perbanyak tunggangan
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin pendidikan lebih diperhatikan. Kata-kata Prabowo bikin para guru menangis.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji ini disebutkan Abul sebagai langkah dalam mensejahterakan guru selaku tenaga pendidik tanah air.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto soal tunjangan guru.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025.
Baca SelengkapnyaBesaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca SelengkapnyaAgar kualitas guru bagus, kesejahteraan mereka harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaPramono Anung berjanji akan menaikkan gaji guru honorer di Jakarta setara dengan upah minimum regional (UMR) Jakarta yakni sekitar Rp5 juta.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca Selengkapnya