Jokowi saja malu, masak DPR terus ngotot minta tunjangan?

Merdeka.com - Ketika sebagian besar anggota DPR meminta kenaikan tunjangan anggota dewan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mengaku malu dan tak etis untuk menerima kenaikan gaji dan tunjangan di tengah-tengah lesunya ekonomi.

"Hahaha.. Jangan aneh-aneh lah wong ekonomi melambat kayak gini, urusan gaji, tunjangan, malu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9) lalu.

Dalam kesempatan itu pula, orang nomor satu di Indonesia ini tak mau berkomentar soal kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Dia mengaku tidak tahu menahu jika Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan tersebut.

"Ya, urusan yang di sana (Menkeu). Jadi, tanyakan langsung ke Menkeu, saya enggak tahu menahu," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah wakil rakyat di Parlemen mendesak kenaikan tunjangnya. Mereka seakan cuek dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis ekonomi, serta mata uang rupiah kian hari terus melemah.

Ada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut tunjangan bagi tiap anggota DPR masih belum mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Dia beralasan dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2039,5 triliun, DPR hanya mendapatkan sekitar Rp 4 triliun.

Dia kemudian membandingkan tunjangan yang diberikan negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kata dia, 'hanya' memiliki lima pimpinan namun diberikan tunjangan melimpah.

"Menurut saya sangat kurang itu. Jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen. Nah inilah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itulah yang 0,00191 persen itu. Sedangkan KPK yang penyidiknya cuma 5 orang Rp 1 triliun. DPR 560 orang, DPD 132 orang ini dipilih oleh rakyat. Jadi kalau dipilih rakyat punya kewenangan lebih besar ini karena kedaulatan rakyat," kata Fahri.

Kesan cuek, atas kondisi bangsa yang mengalami krisis juga dilakukan Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya. Dia justru berkeras meminta kenaikan tunjangan untuk menyesuaikan kenaikan harga barang-barang pokok yang melonjak di tengah krisis.

"Kenaikan tunjangan itu mengikuti dengan kenaikan harga barang, dolar naik melonjak tak terkendali, mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan pokok itu, biaya transportasi mengalami kenaikan, sehingga seluruh komponen gaji itu bukan naik tapi disesuaikan," kata Tantowi.

Politikus Golkar ini menyatakan bahwa di tengah harga barang pokok yang meroket, tidak hanya anggota DPR yang mendapatkan kenaikan tunjangan. Namun, semua pihak, kata dia, akan mendapatkan penyesuaian penghasilan dari dampak naiknya harga pokok saat ini.

"Jadi tidak hanya anggota DPR, semuanya naik, gaji pembantu saya juga naik kok, dia naek motor atau naik transportasi dari rumahnya ke tempat saya, sekarang sudah tidak sama harganya, sehingga mau tidak mau, supir saya, pembantu saya harus disesuaikan. Jadi tidak dinaikkan. Tapi ini penyesuaian," simpulnya.

Jangan lewatkan:

Misbakhun sebut kenaikan tunjangan DPR masih sebatas usulan

Gerindra desak Menkeu revisi SK soal kenaikan tunjangan DPR

Hanura sebut kenaikan gaji Presiden picu ketidakkondusifan politik

Tunjungan DPR naik, Ahok sebut, 'boleh asal ada pembuktian terbalik'

PDIP bakal ajak fraksi lain tolak kenaikan tunjangan anggota DPR (mdk/dan)