Kebijakan tak bisa dipidana, kepala daerah nanti malah jadi nakal

Merdeka.com - Direktur Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Edaran (SE) kebijakan tak bisa dipidana bagi kepala daerah. Meskipun hal itu dilakukan untuk mendukung penyerapan anggaran di daerah.

Seperti diketahui, penyerapan anggaran di daerah masih minim lantaran para kepala daerah khawatir kebijakan yang diambilnya berkaitan dengan APBN bakal berbuntut panjang dan mengantarnya masuk bui.

"Payung hukum (SE) boleh asal jangan memberikan jaminan yang membuat mereka (kepala daerah) menyalahgunakan," kata Dradjad di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).

Dradjad melihat, ketakutan para kepala daerah ini bersinergi dengan ulah nakal dari segelintir aparat hukum. Jadi, menurut Dradjad, Presiden Jokowi cukup memangkas segelintir aparat hukum yang berulah tersebut.

"Sebenarnya ketakutan itu kan lebih karena perilaku oknum penegak hukum. Jadi oknum penegak hukumnya ini saja yang dikunci. Karena kalau ada surat edaran nanti takutnya malah jadi dengan surat edaran itu kepala daerah malah jadi nakal. Jangan lupa banyak juga kepala daerah yang nakal," papar mantan Waketum PAN ini.

Dradjad meminta Presiden Jokowi untuk tidak seolah-olah memberikan garansi menyeluruh kepada kepala daerah yang justru akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

"Jadi jangan karena ini terus kemudian kita memberi seolah-olah blanket guarantee, seolah-olah perlindungan menyeluruh kepada kepala daerah sehingga mereka kemudian menyalahgunakan. Jadi jangan sampai mengambil solusi tapi membuat masalah baru," ungkap Dradjad.