Keluhkan Sulit Cari Dana Kampanye, Gerindra Sebut Swasta Mau Nyumbang Dijegal

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan sulitnya capres Prabowo Subianto mencari dana kampanye untuk Pilpres 2019. Muzani tak memungkiri aset kekayaan Prabowo memang banyak. Tapi tak bisa untuk menghasilkan uang.

"Memang benar bahwa aset Pak Prabowo besar triliunan sampai gini hari itu barang enggak bisa diapa-apain. Pak Prabowo menjual tanah ada yang mau beli eh yang dibeli di portal. Ada batu bara yang mau berurusan ditelepon enggak bisa jalan, enggak ada modal kerjanya yang mau ini semua," ucap Muzani di Jl Daksa No I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/1).

Akhirnya, lanjut Muzani, nilai aset Prabowo yang besar tersebut tak bisa dipakai untuk logistik Pilpres 2019. "Karena semua kelompok dan jenis perorangan dan lembaga usaha yang yang berpotensi bisa berurusan dengan Prabowo dijegal. Swasta-swasta yang mau nyumbang kita juga sama," ungkap Muzani.

Oleh karenanya, biaya kampanye Prabowo-Sandi saat ini terbatas. Muzani menyebut tiap kunjungan Prabowo-Sandi ke sejumlah daerah di Indonesia malah disumbang oleh masyarakat. Bahkan, buruh migran Indonesia di Arab Saudi, Hongkong dan Malaysia turut menyumbang.

"Jangan tanya jumlahnya berapa tapi mereka berpartisipasi bagaimana perjuangan ini bisa bareng-bareng. Ini yang saya maksud. Jadi semua resources diarahkan ke sana ini baru swasta belum lagi BUMN kita tahu lagi wallahualam," ucapnya.

Muzani juga curhat, Prabowo sangat kecewa karena tidak dipinjamkan uang oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Padahal pendiri BNI adalah kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo.

"Prabowo selalu mengatakan BNI itu kakek kami yang mendirikan Margono Djojohadikusumo sampai sekarang kami pengen pinjem uang di bank yang didirikan oleh kakek saya ya yang sekarang dimiliki oleh negara pun tidak bisa. Masalahnya begitu bagaimana? Sementara orang lain lancar-lancar saja," tandas Muzani.