Kesetiaan Golkar & PPP di Koalisi Merah Putih diprediksi goyang

Merdeka.com - Sore nanti rencananya tim pemenangan Koalisi Merah Putih pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan berkumpul di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Mereka akan menggelar 'Koalisi Merah Putih Parlemen' yang bertujuan untuk mematenkan koalisi di antara mereka.

Rencananya kesepakatan koalisi di parlemen 2014-2019 akan menandatangani kerja sama 6 partai politik yang beranggotakan 353 kursi (63%). Dalam perjanjian itu juga berisi beberapa perjanjian selama memimpin parlemen ke depan.

Lalu apakah koalisi tersebut akan berjalan efektif? Pengamat politik Arya Fernandes menilai Koalisi Merah Putih Parlemen tersebut akan bisa berjalan secara efektif dengan tiga faktor penting.

"Saya kira pertama efektivitas Koalisi Merah Putih saya kira dipengaruhi beberapa hal. Pertama harus menunggu hasil rekapitulasi KPU Pusat terlebih dahulu. Kalau Prabowo - Hatta menang mungkin efektif. Tetapi kalau ternyata kalah, kalau yang menang Jokowi - JK , ya koalisi itu tidak akan bertahan, rentan mengalami perpecahan," kata Arya kepada merdeka.com, Senin (14/7).

Faktor kedua menurut Arya adalah koalisi itu akan dipengaruhi oleh proses pembentukan kabinet. "Kalau misalnya pasangan Prabowo menang, mungkin koalisi itu akan mudah dan efektif. Tetapi ada juga tantangannya," ujarnya.

Kemudian faktor yang terakhir adalah masih adanya kondisi keretakan di internal partai Koalisi Merah Putih. Menurut Arya masih ada beberapa partai yang bisa menghambat pembentukan koalisi di parlemen karena sejak awal partai-partai itu sudah bermasalah.

"Ada yang berpotensi goyang yaitu Golkar dan PPP. Karena dulu mereka mereka sempat goyang, proses penetapan mereka sebelum pilpres mengalami perdebatan panjang di internal," paparnya.

"Yang tidak menjadi ancaman ( untuk Prabowo - Hatta ) adalah PKS, Gerindra, dan PAN. Apapun hasilnya mereka akan tetap berkoalisi, karena sejak awal mereka masuk dan mendukung Prabowo juga sudah relatif mudah. Namun saya kira dari semuanya kita tetap harus menunggu hasil rekapitulasi KPU dulu untuk bisa membayangkan lagi efektivitasnya," imbuh Arya.