Komisi III DPR akan Panggil KPK Terkait Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membenarkan pihaknya akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK akan dipanggil untuk menjelaskan terkait polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menimbulkan polemik.

"Iya benar (memanggil KPK)," kata Arsul melalui pesan singkat, Jumat (14/5/2021).

Arsul mengaku, jadwal rapat terkait belum diputuskan. Komisi III membutuhkan penyesuaian jadwal dengan anggota lain dan KPK.

"Jadi kami Komisi III rapat internal dulu menyusun jadwal rapat-rapat kerja atau rapat dengar pendapat dalam pengawasan dengan mitra kerja Komisi III, termasuk KPK," jelas dia.

Arsul berjanji, rapat bersama KPK akan diputus usai Komisi III melakukan rapat internal dengan masing-masing anggotanya pada Senin mendatang.

"Jadi tanggal 17 Mei 2021, hari Senin kami rapat untuk menjadwaljan rapat dengan KPK, kapan tanggalnya dibahas di situ," tandas Arsul.

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) secara resmi telah dinonaktifkan. Hal itu menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, per tanggal 7 Mei 2021.

SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Berdasarkan surat tersebut turut memuat beberapa point diantaranya, satu menetapkan nama-nama pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Reporter: M Radityo