Kubu Jokowi Yakin Pemilu Jurdil, Kalau Curang Pasti Ketahuan
Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) bersama Tim di daerah termasuk Relawan telah menerima laporan hasil pleno penghitungan suara Pilpres 2019 tingkat kabupaten/kota. Seluruh proses rekapitulasi dinilai berlangsung transparan, akuntabel, jurdil dan demokratis.
Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Amin Michael Umbas mengatakan, setiap KPU dan Bawaslu kabupaten/kota, bahkan turut mengundang langsung tokoh masyarakat, agama, dan unsur-unsur Muspida setempat. Artinya, kata dia, tidak hanya saksi partai maupun saksi dari pasangan 01 dan 02 yang mengikuti pleno.
"Faktanya, tidak ada kecurangan dari tahapan penghitungan suara Pilpres secara berjenjang. Sebab pihak tertentu yang bermaksud curang, dipastikan akan ketahuan. Kenapa? Karena semua mata memantau dan mengawasi setiap proses. Media juga ikut memberitakan," jelas Umbas kepada wartawan, Sabtu (10/5).
-
Siapa yang bertugas mengawasi proses pencoblosan? Wewenang Pengawas TPS termasuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pemilih, mengawasi proses pencoblosan, mencatat dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di TPS kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta ikut serta dalam proses penghitungan suara di TPS.
-
Bagaimana cara pengawas pilkada 2024 memastikan proses pemilihan adil? Dengan hadirnya pengawas yang independen dan kompeten, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Bagaimana integritas pemilu diukur? Integritas pemilu dapat diukur melalui sejumlah parameter atau indikator yang mencerminkan kualitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Atas dasar itu, kata Umbas lagi, tudingan curang untuk kesekian kalinya adalah fitnah tak berdasar. Jelas bagian dari kebohongan serta sama sekali tidak berbasis fakta. Drama tak bermutu.
"Kami melihat ada penggiringan opini bahwa kecurangan secara TSM (terstruktur, sistematis, masif) terjadi saat Pilpres. Sekali lagi, fakta harus dijadikan acuan bersama. Sekarang pleno kabupaten/kota hampir rampung. Sama sekali tak ada temuan TSM," tegas Umbas.
Dia pun mengajak hentikan segala halusinasi yang dipaksa menjadi hal rasional untuk mengelabui publik. Hampir dalam setiap pleno rekapitulasi, tokoh-tokoh agama dan masyarakat justru memuji dan mengapresiasi Pilpres 2019 yang transparan.
"Semua bisa akses data dan rekapitulasi suara. Ini bukti nyata transparansi. Kebenaran tentu saja akan berdiri tegak, tak peduli seberapa kuat kalian mengguncangkannya," tutup dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDalam pidatonya, Jokowi menyebut banyak pihak yang menuding Pemilu di Indonesia mudah diintervensi
Baca SelengkapnyaFilm ini membahas tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya